Krisis energi yang dipicu perang Amerika Serikat-Israel versu Iran mulai berdampak pada usaha tani di era mekanisasi. Selain ongkosnya berpotensi naik, penerapan teknologi, alat, dan mesin pertanian dalam seluruh tahapan budidaya terancam terkendala pasokan bahan bakar minyak.
Berdasarkan pantauan Kompas, memasuki awal April 2026, sebagian besar petani di Jawa Timur memasuki masa tanam padi. Tahapan masa tanam diawali pengolahan lahan sawah untuk menggemburkan tanah. Di era mekanisasi pertanian ini, misalnya, pengolahan lahan dilakukan menggunakan traktor berbahan bakar solar atau biodiesel.
Petani di Sidoarjo, Sodikin (51), misalnya, mengatakan, rata-rata kebutuhan solar untuk traktor tangan mencapai 3 liter per hari. Untuk mengolah tanah, dia memerlukan waktu tiga jam per hari selama 2-3 hari.
“Jika harga BBM naik, tidak hanya biaya bahan bakar yang naik. Jasa sewa traktornya juga ikut naik karena mengangkutnya pakai kendaraan. Ongkos tenaga kerjanya juga pasti naik,” ujar Sodikin, Jumat (3/4/2026).
Biaya selanjutnya dibutuhkan saat menanam bibit padi di lahan yang sudah disiapkan. Menurut Suud, saat ini, sudah ada jasa penyewaan rice transplanter alau alat tanam padi modern.
“Kemarin saya pakai tenaga buruh tani sebanyak 6-10 orang untuk sawah satu petak per harinya. Biaya tenaga kerja lebih mahal dibandingkan sewa alat tanam padi” katanya.
Sodikin mengatakan, isu kenaikan harga BBM yang menyeruak belakangan ini memicu kekhawatiran petani karena proses budidaya pertanian memerlukan energi fosil. Apalagi, sempat terjadi antrean pembelian BBM di beberapa SPBU di Sidoarjo.
Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jumantoro mengatakan, saat ini, ketergantungan petani terhadap bahan bakar fosil cukup tinggi. Mulai dari kebutuhan pengairan hingga mekanisasi pertanian selama proses budidaya tanaman.
“Jika BBM tersendat, sektor pertanian pasti terpukul karena mulai olah tanah, irigasi, sampai panen butuh solar. Distribusi pupuk hingga pengangkutan gabah hasil panen juga butuh transportasi berbahan bakar minyak,” kata Jumantoro.
Di Jember, antrean pembelian BBM di SPBU terjadi setiap hari dan sudah berlangsung hampir sepekan. Hal itu terjadi karena masyarakat panik setelah mendapat informasi harga BBM akan naik dan pembelian dibatasi.
Kepanikan masyarakat itu sudah berdampak ke petani. Saat ini biaya olah tanah menggunakan traktor naik dari Rp 1,5 juta per hektar menjadi Rp 1,700 hingga Rp 2 juta per hektar. Kenaikan biaya olah tanah ini diprediksi akan diikuti kenaikan biaya pertanian lainnya karena dampak krisis energi.
“Jika BBM naik, harga obat-obatan pertanian, pupuk, benih, dan biaya jasa termasuk tenaga buruh tani pasti ikut naik. Sementara harga gabah belum tentu naik,” ucapnya.
Menurut Jumantoro, kenaikan biaya produksi pertanian sulit dihindari. Bahkan apabila BBM langka, kelangsungan usaha tani akan terancam karena kebutuhan pengairan tidak bisa ditunda oleh petani.
Selain belum semua lahan terkoneksi dengan saluran irigasi teknis, banyak saluran irigasi yang debit airnya mengecil karena berbagai faktor.
Oleh karena itu, petani berharap pemerintah menyiapkan kebijakan yang komprehensif di sektor pertanian menyikapi dampak krisis energi akibat perang berkepanjangan. Jika hal itu tidak dilakukan, produksi pangan akan turun signifikan sehingga mengancam ketahanan pangan.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jatim Arum Sabil mengatakan, air menjadi nadi bagi sektor pertanian. Namun, akses untuk mendapatkan air masih banyak yang mengandalkan sumur pompa sehingga butuh energi fosil.
Memang sudah ada sebagian sawah yang teraliri listrik tetapi masih banyak juga yang belum. Apalagi, tahun ini musim kemarau diprediksi lebih panjang dan ekstrem dibandingkan sebelumnya, sehingga air akan menjadi persolan bagi petani.
Selain regulasi energi yang berpihak kepada petani, menurut Arum Sabil, juga diperlukan inovasi untuk menyiasati krisis energi fosil. HKTI melalui para petani mudanya sudah melakukan inovasi seperti menggunakan mesin pompa bertenaga surya untuk irigasi pertanian.
Akan tetapi, pengembangannya memerlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah agar inovasi pertanian bisa diimplementasikan secara luas. Salah satunya mendapatkan akses permodalan dengan mudah.
“Bukan mengeluh, tapi ini adalah persoalan riil yang tentu kami tidak bisa berdiri sendiri. Butuh pengayoman dan perlindungan,” ujar Arum Sabil.
HKTI berharap, pemerintah memberikan dukungan konkret terutama dalam pengadaan teknologi pertanian tepat guna. Apabila ada bantuan, tidak hanya berupa alat melainkan disertai pendampingan agar berkelanjutan pemanfaatannya.
