Jumlah tersebut meningkat signifikan dari capaian tahun 2025 yang hanya menyasar 436 unit rumah masyarakat.
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan program bedah rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mencapai 5.000 unit pada 2026.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dari capaian tahun 2025 yang hanya menyasar 436 unit rumah masyarakat. Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan secara signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di NTT.
"Kita membicarakan beberapa program yang nyata dan konkret, berbasis data dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu kita tingkatkan secara signifikan program bedah rumah atau BSPS di NTT, dari tahun 2025 sebanyak 436 unit naik menjadi 5 ribu, minimal 5 ribu," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).
Dia mengatakan, peningkatan tersebut didasarkan pada data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Karena itu, pemerintah memberikan prioritas khusus terhadap daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan.
"Karena berdasarkan data yang kami terima dari BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Dan Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan saya sebagai pembantunya untuk memprioritaskan daerah-daerah miskin yang rumahnya banyak tidak layak huni," kata Maruarar Sirait.
Menurutnya, peningkatan program hingga 20 kali lipat tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal di NTT. "Harapannya dengan naiknya 20 kali lipat, itu juga akan menggerakkan ekonomi di NTT," lanjutnya.
Selain peningkatan jumlah unit, Kementerian PKP juga akan mengedepankan digitalisasi dalam pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme "tender rakyat" untuk menciptakan transparansi dan efisiensi anggaran.
"Kemudian kita juga mengusahakan program bedah rumah tadi dengan mengedepankan digitalisasi, kemudian juga ada tender rakyat supaya ada perbandingan harga sehingga terjadi efisiensi harga dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada rakyat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan sektor perumahan.
"KUR perumahan Rp130 triliun memberikan subsidi bunga yang luar biasa bagi UMKM, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Harusnya itu membuat sektor perumahan di NTT berkembang pesat," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
