Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi 7,6 magnitudo di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (3/4).
Peninjauan difokuskan pada kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI (Hall B) serta permukiman warga guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Suharyanto berdialog dengan warga terdampak dan mendengarkan kesaksian terkait detik-detik gempa yang memicu kepanikan hingga menyebabkan satu warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan.
Ia juga menyerahkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak dan korban luka.
Kunjungi Rumah DukaUsai meninjau lokasi, Suharyanto melanjutkan kunjungan ke rumah duka korban di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban sekaligus menyerahkan santunan duka cita.
Suharyanto menyebut, pemerintah pusat telah hadir sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden, Prabowo Subianto.
Ia mengapresiasi sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam merespons bencana.
"Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu," ujar Suharyanto.
Hingga Jumat (3/4), BNPB mencatat satu korban jiwa dan puluhan rumah rusak.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, telah terjadi 401 gempa susulan setelah gempa utama.
"Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," ucap Suharyanto.
Status Darurat dan BantuanPemprov Sulawesi Utara direncanakan segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten yang telah lebih dulu menetapkannya.
Suharyanto menegaskan, pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan rumah warga dan fasilitas publik.
"Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," tegasnya.
Selain itu, Kementerian Sosial memantau pemberian santunan bagi ahli waris korban sesuai ketentuan.
BNPB bersama tim gabungan masih terus melakukan asesmen untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi.
