Analisis ribuan komentar di Facebook mengungkapkan resistensi publik terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat. Netizen mendorong pemerintah mempertimbangkan hari alternatif seperti Rabu untuk WFH.
Hingga 2 April 2026 pukul 20.18 WIB, tercatat lebih dari 7.700 komentar di Facebook terkait penerapan Work From Home (WFH) pada hari Jumat.
Analisis menunjukkan bahwa mayoritas kritik netizen tidak menolak WFH secara prinsip, melainkan keberatan terhadap penetapan Jumat sebagai hari WFH karena dianggap mendorong fenomena “long weekend terselubung”.
“Netizen menilai penghematan BBM bisa dicapai tanpa memindahkan pegawai ke rumah pada hari Jumat. Mereka lebih mendorong pengaturan mobilitas, seperti penggunaan angkutan umum, pembatasan kendaraan pribadi, sepeda, bahkan jalan kaki,” ungkap Irwan Dwi Arianto Kepala Laboratorium Integrated Digital Research FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Jumat (3/4/2026).
Netizen mempertanyakan kecocokan antara tujuan kebijakan—yaitu efisiensi energi—dengan alat yang digunakan. Sebagian netizen bahkan memberikan saran konkret untuk reformasi mobilitas harian, sehingga kebijakan WFH tidak hanya menjadi simbolis tetapi lebih tepat sasaran.
Selain itu, banyak komentar menyoroti aspek disiplin dan produktivitas ASN serta kualitas pelayanan publik. Beberapa warganet menyebut kekhawatiran mereka mengenai pengawasan pegawai dan mutu layanan, terutama ketika penggunaan aplikasi pengawas dapat diakali, misalnya dengan fake GPS.
Hal ini menegaskan bahwa resistensi terhadap WFH Jumat muncul dari kombinasi faktor: efisiensi energi, budaya kerja, dan ekspektasi publik terhadap layanan negara.
Menariknya, Rabu muncul sebagai alternatif hari WFH paling populer. Netizen menilai hari tersebut efektif untuk memutus potensi libur panjang dan meminimalkan penyalahgunaan WFH untuk perjalanan akhir pekan.
“Penyebutan Rabu hampir selalu disertai argumen bahwa hari ini lebih sulit disalahgunakan, dibandingkan Kamis atau Selasa,” jelas Irwan.
Temuan ini menegaskan pentingnya social listening dalam perumusan kebijakan. Data komentar publik di media sosial tidak sekadar menunjukkan penolakan, tetapi juga menjadi masukan berharga untuk desain kebijakan yang lebih efektif.
Menurut Irwan, “Kualitas kebijakan publik kini tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatif, tetapi juga kemampuan pemerintah membaca opini warga di media sosial sebelum kebijakan dijalankan.” (saf/iss)
