Kenaikan harga plastik menjadi salah satu sorotan di tengah eskalasi perang AS-Israel dan Iran mengerek harga minyak mentah. Bahan baku plastik, nafta, merupakan salah satu produk sampingan dari minyak mentah.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan plastik bukan komoditas akhir, melainkan komoditas antara yang menjadi tulang punggung banyak sektor, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, logistik, hingga manufaktur ringan.
"Jadi ketika pasokan nafta terganggu akibat tensi geopolitik, efeknya bersifat multiplier, tekanan biaya di hulu akan langsung menjalar ke berbagai lini produksi di hilir," ungkapnya kepada kumparan, Jumat (3/4).
Yusuf menilai, persoalan kenaikan harga plastik menjadi lebih kompleks karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku plastik, termasuk dari Korea Selatan dan Jepang.
Ketika negara-negara pemasok tersebut juga terdampak gangguan yang sama, lanjut dia, maka ruang bagi industri domestik untuk mencari alternatif menjadi sangat terbatas dalam jangka pendek. Sehingga, mekanisme yang paling mungkin adalah pass through cost, di mana kenaikan biaya produksi diteruskan ke harga jual.
"Di titik ini, dampaknya terhadap daya beli menjadi cukup signifikan, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Banyak produk kebutuhan sehari-hari yang kemasannya berbasis plastik akan mengalami kenaikan harga, dan ini langsung menyasar konsumsi rumah tangga," jelas Yusuf.
Menurut Yusuf, kondisi ini berpotensi mendorong tekanan inflasi dari sisi penawaran (cost push inflation) yang relatif lebih sulit dikendalikan karena sumbernya bukan dari permintaan domestik. Akibatnya, kata dia, instrumen seperti kebijakan suku bunga menjadi kurang efektif untuk meredam tekanan tersebut.
Meski demikian, jika dilihat secara makro, kenaikan harga plastik mungkin tidak langsung mengguncang perekonomian secara drastis. Namun, ia berpotensi memperkuat tekanan inflasi yang sudah ada dan pada akhirnya bisa menahan laju konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dampaknya tetap perlu diwaspadai, terutama jika gangguan rantai pasok ini berlangsung cukup lama," tegasnya.
Yusuf pun menyebutkan, pemerintah perlu menyiapkan sederet kebijakan selektif dan tepat sasaran untuk meredam dampak tersebut. Misalnya, relaksasi sementara terhadap bea masuk bahan baku plastik bisa membantu meredam tekanan di sisi produsen, khususnya untuk industri yang menghasilkan kebutuhan pokok.
Di sisi lain, lanjut dia, perlindungan terhadap kelompok rentan juga penting melalui bantuan sosial yang adaptif agar daya beli tidak tergerus terlalu dalam. Namun, dia menilai yang tidak kalah krusial adalah kebijakan jangka menengah hingga panjang, yakni memperkuat industri petrokimia di dalam negeri.
"Kita tidak bisa terus bersikap reaktif setiap kali terjadi gejolak global. Perlu ada dorongan serius untuk memperkuat industri petrokimia domestik agar ketergantungan terhadap impor bahan baku bisa dikurangi. Tanpa itu, setiap shock eksternal seperti konflik geopolitik akan terus berulang dampaknya ke dalam negeri," tutur Yusuf.
Sementara itu, Guru Besar (Profesor) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, mengatakan komoditas yang bersinggungan dengan energi, termasuk plastik yang berasal dari nafta, akan secara perlahan naik dan berpengaruh pada sektor industri.
"Harga plastik ini ternyata tergantung dari pasokan nafta, terus petrochemical itu juga dari migas, jadi migas ini relate juga dengan plastik dan produk-produk turunan petrochemical, nah ini pasti akan berdampak," ujarnya.
Telisa berharap agar perang di Timur Tengah tidak berlangsung lama agar dampaknya kepada ekonomi nasional hanya sementara, namun perlu diwaspadai jika ternyata lebih panjang, maka daya beli masyarakat akan jadi korbannya.
Tidak hanya soal plastik, dia juga menyoroti komoditas lain yang lebih berkaitan dengan sektor migas, misalnya bahan bakar minyak atau gas sebagai bahan baku industri, yang tentu efek rambatannya akan lebih besar terhadap inflasi.
Berdasarkan penelitian OECD, rata-rata inflasi di negara berkembang diprediksi naik sekitar 0,8 sampai 1 persen dari inflasi dasar (baseline) imbas perang AS-Israel dan Iran. Menurutnya, untuk mengatasi dampak tersebut diperlukan insentif dan diversifikasi sumber bahan baku.
"Selain insentif khusus misalkan insentif pajak ke perusahaan atau industri yang terdampak dan sebagainya, tapi kita juga tetap di sisi energinya sendiri memang perlu diversifikasi dan sumber bahan baku supaya kita bisa mengatasi dampaknya ke inflasi dan daya beli," tandas Telisa.
