Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa penataan ulang fokus alias refocusing pada anggaran guna mengantisipasi dampak gejolak global perlu dilakukan secara selektif.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan bahwa pihaknya memahami bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian global.
Dia juga menilai upaya ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN, serta memastikan ruang fiskal tetap terjaga dalam menghadapi berbagai risiko ke depan.
“Namun, dunia usaha memandang bahwa apabila efisiensi menyentuh belanja produktif yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dampaknya dapat meluas dan bersifat multiplier,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (3/4/2026).
Shinta menjelaskan pengurangan belanja pada sektor-sektor tersebut berpotensi menekan aktivitas ekonomi, memperlambat proyek berjalan, hingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, pelbagai potensi itu dapat mencakup sektor konstruksi dan infrastruktur, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran). Terdapat pula sektor transportasi dan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok belanja pemerintah.
Baca Juga
- Sederet Jurus Efisiensi Pemerintah Jaga APBN Agar Tidak Jebol
- Defisit APBN Diramal Melebar ke 2,9%, Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 Triliun
- Pemerintah Sisir APBN, Klaim Bisa Hemat hingga Rp130,2 Triliun
“Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan,” tegas Shinta.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran belanja kementerian/lembaga dengan potensi penghematan hingga Rp130,2 triliun.
Menurut Airlangga, kebijakan ini dilakukan sembari menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh-Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.
"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," katanya dalam konferensi pers daring mengenai kebijakan work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta sekaligus efisiensi penggunaan energi, Selasa (31/3/2026).
