REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, salah satunya dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan guna mencegah praktik haji ilegal menjelang pemberangkatan ke Tanah Suci.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Ahmad Abdullah menegaskan pengawasan antarkementerian dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga
Jembatannya Dihancurkan, Iran 'Hajar' Markas F-16 Hingga Kapal Amfibi AS
Menjelang Momen Ini, Trump Ingin Akhiri Perang Lawan Iran
Biaya Penerbangan Haji Berpotensi Naik di Tengah Krisis Energi Global, Akankah Jamaah Dibebani?
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jamaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, penguatan pengawasan diiringi dengan langkah deteksi dini yang dilakukan di berbagai daerah sebagai bagian dari komitmen Kemenhaj dalam menekan praktik penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dari sisi koordinasi lintas kementerian, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan sinergi menjadi kunci utama dalam menutup celah keberangkatan jamaah ilegal.
