Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis aglomerasi Mamminasata.
Penandatanganan kerja sama lintas daerah tersebut dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Bupati Gowa, dan Bupati Maros bersama Gubernur Sulawesi Selatan, serta disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret kolaborasi antarwilayah dalam mendukung implementasi program nasional pengelolaan sampah berbasis energi atau waste to energy, sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di kawasan Mamminasata.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek PSEL merupakan bagian dari program strategis nasional yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia.
Menurutnya, pengembangan PSEL menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi peningkatan timbulan sampah di wilayah perkotaan yang terus meningkat setiap tahun.
“Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya.
Sistem Aglomerasi Makassar–Gowa–Maros
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kerja sama ini menggunakan pendekatan aglomerasi bersama daerah sekitar agar persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah.
Menurutnya, sistem aglomerasi memungkinkan pengolahan sampah dilakukan secara terintegrasi dengan memanfaatkan timbulan sampah dari Makassar, Gowa, dan Maros sebagai bahan baku energi.
“Perjanjian kerja sama ini dibangun dengan sistem aglomerasi bersama daerah sekitar, yaitu Maros dan Gowa,” jelasnya.
Munafri mengungkapkan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari, namun kapasitas pengangkutan Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan armada dan sistem pengangkutan.
Dengan tambahan pasokan sampah dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari.
Dari jumlah tersebut, pembangkit listrik tenaga sampah diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk.
“Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen,” ujarnya.
Teknologi Modern dan Aman Lingkungan
Munafri yang akrab disapa Appi juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan aman bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.
Ia menepis kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan pencemaran lingkungan akibat pembangunan fasilitas PSEL di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurutnya, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan, dengan sistem pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan dan lingkungan.
“Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven atau terbukti,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa untuk pembangunan fasilitas PSEL, dengan kebutuhan lahan sekitar 7 hektare untuk fasilitas utama.
Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
“Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya.
Bagian dari Pembenahan Sistem Persampahan
Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah melakukan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill, serta memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui berbagai program.
Program tersebut meliputi pemilahan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos, hingga pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.
Dengan kerja sama aglomerasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap persoalan sampah dapat ditangani secara terintegrasi sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai sumber energi alternatif di masa depan.
