Pemerintah Iran dilaporkan menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk melakukan gencatan senjata selama 48 jam. Penolakan ini menegaskan sikap keras Iran di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.
Mengutip laporan Fars pada Jumat (3/4), proposal dari Washington tersebut telah disampaikan kepada pihak Iran melalui perantara negara "sahabat" sehari sebelumnya, yakni pada Kamis (2/4).
AS disebut belakangan ini mengintensifkan jalur diplomasi demi mengamankan kesepakatan gencatan senjata. Langkah mendesak ini diambil sesaat setelah pasukan Iran melancarkan gempuran yang menargetkan "depot pasukan militer" AS di Pulau Bubiyan, Kuwait.
Laporan Fars menyoroti bahwa tawaran damai ini diajukan menyusul krisis yang kian meruncing dan memicu "masalah serius" bagi pasukan AS di kawasan tersebut.
Pihak Iran menilai rentetan kerugian ini murni diakibatkan oleh "kesalahan perhitungan" intelijen AS dalam menakar kapasitas dan kesiapan militer Iran.
Terkait tawaran gencatan senjata tersebut, Teheran dilaporkan tidak memberikan jawaban secara tertulis maupun diplomatis. Sebaliknya, Iran memberikan jawaban tegas melalui aksi nyata, yakni melanjutkan operasi serangan militer di medan pertempuran.
Konflik terbuka yang melanda kawasan ini merupakan buntut dari serangan gabungan berskala besar yang dilancarkan militer AS dan Israel pada 28 Februari lalu.
Gempuran udara yang menyasar Teheran dan sejumlah kota lainnya di Iran tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Selain Khamenei, serangan fatal tersebut juga merenggut nyawa sejumlah komandan militer senior Iran serta warga sipil.
Sebagai balasan atas operasi pada akhir Februari itu, militer Iran merespons dengan meluncurkan gelombang serangan rudal balistik dan drone.
Gelombang serangan balasan ini secara spesifik menargetkan wilayah Israel dan berbagai aset strategis milik AS yang tersebar di Timur Tengah.
