WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang lalai dalam menjaga higienitas. Sebelumnya diberitakan terjadi keracunan MBG Jaktim.
Ia pun mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kejadian tersebut. BGN telah melakukan suspend terhadap SPPG Pondok Kelapa.
Meskipun demikian sanksi pembekuan sementara bagi SPPG Pondok Kelapa 2, menurutnya tidak cukup. Ia menyarankan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan ditutup permanen.
Baca juga : BGN Minta Maaf Buntut 72 Siswa Keracunan di Jaktim, SPPG Pondok Kelapa Di-suspend
"Peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program, kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen," tegas Charles.
Ia menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak boleh hanya satu kejadian. Melainkan dijadikan standar penegakan hukum.
Oleh karena itu, penutupan permanen bagi SPPG yang lalai dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, sekaligus instrumen efek jera bagi SPPPG.
Baca juga : Insiden MBG di Jakarta Timur, BGN Minta Maaf dan Tutup Dapur SPPG Pondok Kelapa
"Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,"cetusnya.
Ia meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok MNG. Misalnya pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi makanan sesuai prosedur standar operasional.
Komisi IX mendorong keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di setiap unit layanan gizi atau SPPG. (Ant/H-4)
