JAKARTA, DISWAY.ID -- Indonesia secara tegas mendorong evaluasi komprehensif terhadap sistem keamanan pasukan perdamaian, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon. Evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan personel di tengah dinamika konflik yang semakin kompleks.
Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia (UNFIL) di Lebanon menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap personel misi perdamaian harus menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya risiko di wilayah konflik.
BACA JUGA:Penghormatan Terakhir Tiga Prajurit UNIFIL, Negara Hadir dalam Duka Mendalam
BACA JUGA:Banjir Kepung Pamulang, Ratusan Rumah Terendam hingga 1 Meter: Ratusan Kepala Keluarga Terdampak
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia.
Terlebih mereka gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.
“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” terang Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu, 4 April 2026.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya berduka, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong perbaikan sistem global. Pengorbanan para prajurit diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat perlindungan pasukan perdamaian dunia.
BACA JUGA:Gerakan Jalan Kaki ke Sekolah, Upaya Mendikdasmen Tekan Biaya
BACA JUGA:Pemerintah Lepas 200 PMI ke Jepang, Cak Imin: Syukur-syukur Dapat Jodoh Baru!
Menanggapi insiden tersebut, Indonesia bergerak cepat di jalur diplomasi. Melalui Perwakilan Tetap di New York, pemerintah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat luar biasa untuk membahas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Permintaan ini mendapat dukungan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.
Menlu menyebut, pihaknya melakukan rapat luar biasa dengan Dewan Keamanan yang intinya, membahas tentang serangan terhadap penjaga perdamaian.
Selanjutnya juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Menurut Menlu Sugiono, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia juga mengingatkan bahwa mandat pasukan perdamaian berbeda dengan pasukan tempur.
“They are peace keeping, not peace making. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peace making. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peace keeping ini,” kata Menlu.
- 1
- 2
- »
