Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Donald Trump Presiden AS melontarkan ancaman baru terkait Selat Hormuz.
Dalam unggahan terbarunya di platform Truth Social, Trump memberi ultimatum 48 jam kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur strategis tersebut bagi lalu lintas internasional.
“Waktu hampir habis – 48 jam sebelum semua malapetaka menimpa mereka,” tulis Trump, merujuk pada tenggat 10 hari yang sebelumnya ia umumkan pada 26 Maret.
Dilansir dari Al Jazeera pada Minggu (5/4/2026), ancaman tersebut muncul di tengah meningkatnya eskalasi militer, termasuk insiden jatuhnya jet tempur F-15 milik AS di wilayah Iran.
Pemerintah Iran mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut, yang menjadi salah satu konfrontasi langsung sejak serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Selain itu, Teheran juga mengaku berhasil menembak jatuh pesawat serang A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Klaim ini memunculkan keraguan terhadap pernyataan Washington sebelumnya mengenai dominasi penuh di wilayah udara Iran.
Alih-alih menanggapi insiden-insiden tersebut, Trump justru mempertegas tekanannya terhadap Iran.
Dia sebelumnya mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran, termasuk pembangkit listrik, fasilitas minyak, hingga instalasi desalinasi air.
Dalam pidato nasional, Trump bahkan menyatakan akan “membom Iran hingga kembali ke Zaman Batu,” menandai peningkatan retorika yang signifikan dalam konflik yang terus berkembang.
Pihak Iran merespons keras ancaman tersebut. Jenderal Ali Abdollahi Aliabadi dari Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya menyebut pernyataan Trump sebagai tindakan “tidak berdaya, gugup, tidak seimbang, dan bodoh.”
“Makna sederhana dari pesan ini adalah bahwa pintu neraka akan terbuka untuk kalian,” ujar Aliabadi dalam pernyataan resminya.
Di sisi diplomasi, situasi juga tidak menunjukkan kemajuan berarti. Abbas Araghchi Menteri Luar Negeri Iran menegaskan, negaranya tetap membuka pintu negosiasi, namun menolak proposal 15 poin dari AS yang dianggap “tidak masuk akal.”
“Yang kami pedulikan adalah syarat-syarat pengakhiran yang tuntas dan langgeng terhadap perang ilegal yang dipaksakan kepada kami,” kata Araghchi melalui unggahan di platform X.(saf/rid)
