RISIKO geopolitik dan semakin ketatnya pasokan energi global semakin menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menyoroti tekanan akibat harga minyak global saat ini yang jauh di atas asumsi yang ditetapkan dalam anggaran dasar negara (APBN).
Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sekitar US$70 per barel, sedangkan harga pasar saat ini berada di kisaran US$90-US$100 per barel. Dewan Pakar di Prasasti dan pakar energi Indonesia Arcandra Tahar mencatat di tengah kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, pemerintah menghadapi dilema kebijakan yang semakin kompleks.
Menurutnya, jika harga bahan bakar domestik dipertahankan pada level saat ini, beban subsidi energi dapat meningkat secara signifikan dan memberi tekanan pada anggaran negara.
Baca juga : Selat Hormuz Terancam Ditutup, Subsidi BBM Bisa Tembus Rp500 Triliun
“Namun, jika harga bahan bakar disesuaikan dengan mekanisme pasar, dampaknya akan langsung terasa melalui kenaikan inflasi dan penurunan daya beli,” kata Arcandra dalam keterangan yang dikutip, Minggu (5/4).
Dewan Pakar di Prasasti dan mantan Wakil Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menambahkan, dalam skenario ketika harga minyak mencapai sekitar US$100 per barel dan rupiah terdepresiasi menjadi sekitar Rp17.000 per dolar AS, pihaknya memperkirakan defisit fiskal dapat melebar menjadi sekitar 3,3%–3,5% dari PDB. Angka itu melebihi ambang batas 3% yang secara konsisten dipertahankan pemerintah.
Berdasarkan data masa lalu, penyesuaian harga bahan bakar dapat berdampak signifikan terhadap inflasi. Analisis Prasasti menunjukkan penyesuaian tersebut dapat menambah inflasi sekitar 0,7 hingga 1,8 poin persentase, tergantung pada besarnya dan waktunya.
Baca juga : Harga Minyak Melonjak, Disiplin Fiskal Jadi Benteng Terakhir APBN
“Dalam skenario harga minyak tinggi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat melambat. Kami memperkirakan pertumbuhan dapat turun menjadi sekitar 4,7%–4,9%, di bawah rata-rata sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir,” tambah Halim.
Direktur Kebijakan dan Program di Prasasti Piter Abdullah memandang kebijakan pemerintah saat ini sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan menahan kenaikan harga bahan bakar. Namun, keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada perkembangan harga minyak global.
“Jika harga minyak terus naik hingga akhir tahun, akan semakin sulit untuk menjaga harga bahan bakar tetap stabil. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan respons kebijakan yang wajar, selama disertai dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujarnya. (Z-2)
