Pantau - Pemerintah Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian, khususnya dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), menyusul gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan langkah tersebut sebagai respons atas insiden yang menewaskan Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
"Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka," ucap Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu 4/4.
Dorongan Evaluasi dan Langkah DiplomatikPemerintah Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel tersebut.
"Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini," kata Sugiono.
Selain korban gugur, terdapat tiga prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka.
"Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL," ucapnya.
Indonesia melalui perwakilan tetap di New York juga telah mengambil langkah diplomatik dengan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat terkait serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
Permintaan tersebut telah disetujui oleh Prancis sebagai penholder isu Lebanon di Dewan Keamanan PBB.
"Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian," jelasnya.
Penegasan Perlindungan Pasukan PerdamaianSugiono menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi seluruh personel penjaga perdamaian yang bertugas di wilayah konflik.
"They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini," kata Menlu.
Langkah diplomatik Indonesia disebut sebagai sinyal kuat bahwa negara tidak hanya berduka, tetapi juga mendorong perubahan dalam sistem perlindungan pasukan perdamaian.
Pemerintah menegaskan pengorbanan para prajurit tidak boleh sia-sia serta memastikan kehadiran negara untuk menghormati dan melindungi setiap personel yang bertugas demi menjaga perdamaian dunia.
