JAKARTA, DISWAY.ID - Keputusan Pemerintah untuk menerapkan sistem Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat menuai pro kontra.
Kebijakan ini turut dinilai bukan hanya sebagai upaya penghematan energi, namun juga sebagai reposisi mendasar agar masyarakat terdorong menjalani gaya hidup lebih sehat dan bijaksana.
Hal serupa pun juga turut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.
Dalam penuturannya, dirinya menilai bahwa kebijakan “8 transformasi budaya kerja dan hemat energi” tersebut merupakan keniscayaan yang harus diambil pemerintah dalam situasi global saat ini demi menjaga kepentingan nasional.
BACA JUGA:Banmus DPRD Kota Bekasi Bahas Agenda Strategis dan Penyesuaian WFH Dalam Rencana Kerja April 2026
"Ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi di dalam negeri serta mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bijaksana," jelas Iwan kepada Disway, pada Sabtu 4 April 2026.
Lebih lanjut, Iwan juga turut menyoroti poin krusial lain dalam kebijakan ini, yaitu kebijakan B50 yang mengatur pengisian BBM wajar bagi mobil pribadi sebanyak 50 liter per hari.
Aturan ini menjadi kendali agar konsumsi energi berjalan adil dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Pramono Batasi ASN yang WFH Jumat Maksimal 50 Persen, Petugas Lapangan Bekerja Normal
Menurutnya, aturan ini menjadi kendali agar konsumsi energi berjalan adil dan tepat sasaran, terutama di tengah-tengah fluktuasi harga energi dunia akibat konflik Geopolitik.
"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara dalam melindungi daya beli masyarakat. Sejauh ini Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibandingkan negara-negara lain," pungkas Iwan.
"Bagi masyarakat yang infrastruktur transportasi publiknya belum mapan, pemerintah menyiapkan skema transisi yang adil. Pengawasan ketat di lapangan juga diperlukan agar kebijakan pembatasan BBM dan pengaturan kerja ini tetap menjaga produktivitas rakyat di level yang optimal,” tambahnya.
BACA JUGA:WFH Tak Harus Hari Jumat, Menaker Yassierli: Perusahaan Bebas Atur Kebijakan
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa keputusan penetapan WFH tersebut diambil sebagai langkah adaptif dan preventif Pemerintah guna menghadapi dinamika global, dengan mendorong kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.
"Kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien," jelas Menko Airlangga
