Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) menyampaikan kritik tajam terhadap usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau fiscal year 2027 yang diajukan oleh Presiden Donald Trump.
Dalam rilis Appropriations Committee Democrats atau Komite Alokasi Anggaran dari Partai Demokrat di DPR AS, Ranking Member Komite Rosa DeLauro menuding postur anggaran tersebut akan memperparah krisis biaya hidup warga AS di tengah meroketnya alokasi belanja perang.
"Keluarga dan pekerja keras di seluruh negeri mendambakan harga-harga yang lebih rendah. Namun Presiden Trump mengabaikan mereka dan mengajukan anggaran yang hanya akan memperburuk krisis biaya hidup," kata DeLauro dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/4/2026).
Partai Demokrat menyoroti pergeseran alokasi yang agresif dalam draf APBN tersebut yaitu bengkaknya alokasi anggaran untuk mendanai konflik dengan Iran, yang disebut sebagai "perang pilihan" (war of choice). Padahal, biaya bahan bakar, bahan pokok, dan barang kebutuhan sehari-hari terus merangkak naik.
Berdasarkan hitungan komite, pemerintahan Trump bersama Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) yang dipimpin Russell Vought, merencanakan pemotongan investasi domestik sebesar US$73 miliar, atau setara dengan penurunan 10%.
Sebaliknya, usulan anggaran ini memuat tambahan hampir setengah triliun dolar AS (sekitar US$500 miliar) khusus untuk Departemen Pertahanan (Pentagon).
Baca Juga
- Trump Ultimatum Selat Hormuz Dibuka dalam 48 Jam, Iran Siapkan 'Kejutan Besar'
- Harga Minyak Melonjak usai Trump Ultimatum Sekutu Cari Pasokan Sendiri
- Macron Minta Trump Serius Tangani Perang Iran: Jangan Banyak Omong
"Trump mengatakan awal pekan ini bahwa tidak ada anggaran untuk Medicaid, Medicare, atau perawatan anak saat kita bertarung dalam perang yang disusun secara keliru melawan Iran," ujar DeLauro.
Pemangkasan Anggaran Sejumlah SektorDemokrat merinci sejumlah pemangkasan signifikan yang akan memukul daya beli dan jaring pengaman sosial masyarakat AS, di antaranya, pertama, sektor energi dan perumahan. Terdapat penghapusan program Bantuan Energi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (LIHEAP) yang mengancam 6 juta rumah tangga, serta pemotongan konstruksi perumahan sebesar US$1,25 miliar yang berisiko memicu pengusiran massal bagi kelompok lansia dan veteran.
Kedua, sektor gizi dan pendidikan. Pemangkasan tunjangan WIC (bantuan gizi untuk perempuan, bayi, dan anak) sebesar US$12 per orang per bulan, serta pemotongan bantuan keuangan pendidikan publik bagi 1,6 juta mahasiswa.
Ketiga, penciptaan lapangan kerja. Demokrat mencatat penghapusan pendanaan untuk Economic Development Administration (EDA) yang sebelumnya diklaim telah menciptakan atau mempertahankan lebih dari 727.000 pekerjaan selama 2018-2024.
Keempat, sektor kesehatan. Terdapat pemotongan anggaran riset medis pada National Institutes of Health (NIH) sebesar US$6 miliar, serta pemangkasan ekstrem pada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).
Ketujuh, keamanan dan lingkungan. Terdapat pengurangan 7.500 posisi di Transportation Security Administration (TSA), pemangkasan bantuan federal FEMA sebesar US$1,25 miliar, hingga penyusutan anggaran Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) hingga 53%.
Dari sisi penegakan pajak, draf APBN 2027 tersebut juga mengusulkan pemotongan anggaran penegakan hukum di bawah IRS (otoritas pajak AS), yang menurut DeLauro justru akan mempermudah para miliarder dan perusahaan besar untuk menghindari pajak. Dia pun mengaku bahwa Partai Demokrat akan terus menentang postur APBN tersebut.
"Visi dari pemerintahan ini adalah warga Amerika yang lebih sakit, lebih miskin, dan tidak mampu merawat anak-anak mereka," tutupnya.
