JAKARTA, KOMPAS – Selain memberikan penghormatan terakhir, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan belasungkawa di media sosial kepada tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian Lebanon atau UNIFIL. Hingga Minggu (4/5/2026) pukul 12.24 WIB, unggahan ini disukai 134.000 akun instagram dan dikomentari oleh 5.712 akun. Tidak hanya ungkapan duka, sebagian komentar menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Ungkapan belasungkawa dari Presiden Prabowo ini disampaikan melalui akun resmi instagramnya, @prabowo, Sabtu (5/4/2026). Dengan menampilkan lima foto terkait prosesi kedatangan jenazah prajurit dan penghormatan terakhir, unggahan itu menuliskan nama tiga prajurit yang gugur beserta kecamannya terhadap kematian mereka.
“Kami, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa,” ungkap Presiden dalam postingan tersebut.
Ketiga prajurit, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Farizal gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat terkena proyektil artileri di Adchit al-Qusayr, Lebanon Selatan, sementara Zulmi dan Nur Ichwan gugur pada Senin (30/3/2026) setelah kendaraan konvoi logistik mereka diserang di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan.
Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan. Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa.
“Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit kita, serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan. Mari kita lanjutkan semangat dan tekad untuk menjaga perdamaian, serta tidak memberi ruang bagi siapa pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa,” tulisnya.
Hingga Minggu (4/5/2026) pukul 12.24 WIB, unggahan ini disukai 134 ribu akun instagram, sementara dikomentari oleh 5.712 akun. Namun, tidak hanya ungkapan duka, sebagian komentar menyoroti keterlibatan Indonesia dalam BoP.
Peneliti dari Department of Politics and Social Change Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Dominique Nicky Fahrizal menyebut desakan publik agar Indonesia keluar dari BOP semakin kuat mengingat adanya kecurigaan serangan tersebut oleh Israel.
Apalagi, negara sekutu AS di Timur Tengah itu juga menjadi salah satu anggota BOP. Dorongan untuk keluar dari BOP ini juga semakin diperkuat karena publik menyoroti bergabungnya Indonesia ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa mandat konstitusi.
Akibatnya, masyarakat menjadi meradang dan meminta pemerintah untuk menarik diri. Menurut Nicky, sikap pemerintah yang mengabaikan protes publik ini berbahaya bagi demokrasi konstitusional di negeri ini.
“Publik meminta Indonesia keluar karena BoP sudah jelas merupakan tindakan sepihak. Perjanjian internasional itu harus diratifikasi, ya, oleh DPR juga, dan itu mandat konstitusi. Nah, ini tidak ada sama sekali,” ujar Nicky saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (4/5/2026).
Selain itu, Nicky juga menilai masyarakat khawatir karena salah satu konsekuensi keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah pengiriman pasukan ke Palestina. Dia berujar, hal tersebut berbeda dengan pengiriman pasukan perdamaian yang sesuai dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon Selatan itu, dengan mandat PBB saja bisa diserang. Apalagi, ada suatu organ yang berseberangan dengan PBB, tanpa mandat PBB, lalu kita masuk ke sana. Bisa jadi, bagi Hamas atau Palestina, itu bukan pasukan perdamaian, tetapi pasukan pendudukan. Itu dua hal yang berbeda,” ujar Nicky.
Oleh karena itu, kata Nicky, sebaiknya Indonesia membangun perdamaian dengan organisasi yang tersedia saat ini, yakni PBB. Meskipun Nicky mengakui PBB memiliki sejumlah kelemahan, setidaknya keberadaan Indonesia yang cukup dihormati di organisasi yang diakui ratusan negara di seluruh dunia itu bisa membuka pintu upaya perdamaian di Timur Tengah.
“PBB itu ada mandatnya, atribut tentara di sana juga jelas. Kalau BoP, kan bisa kita lihat, itu negara-negara yang bergabung menurut saya hanya yang pro Trump saja. Jelas ada keberpihakan di sana, dibandingkan PBB itu sendiri,” kata Nicky.
Lebih lanjut lagi, Nicky melihat, publik khawatir keberadaan Indonesia di BoP ini membuat negeri ini terjebak dalam dilema geopolitik di Timur Tengah. Dia menyinggung istilah Security Dilemma (Dilema Keamanan), di mana tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk keamanan sendiri justru memicu rasa tidak aman dari negara lain.
“Kita terjebak dalam permainan geopolitiknya Israel dan AS di Timur Tengah. Serangan Pasukan Perdamaian ini bisa jadi peringatan terkait keluarnya Indonesia dari BoP. Jadi, makin lama kita tidak bersikap, makin dalam terjebak dalam spiral ketidakpastian,” lanjut Nicky.
Nicky mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan menghormati norma-norma internasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia tetap berjuang sesuai instrumen hukum internasional yang tersedia.
“Tunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dengan menghormati norma-norma internasional yang ada,” ujar Nicky.
