Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup (LH) mengakui penanganan sampah laut di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama karena luasnya wilayah perairan dan tingginya biaya pengelolaan.
Menurut Hanif, sampah yang sudah terlanjur masuk ke laut jauh lebih sulit ditangani dibandingkan di daratan. Selain faktor teknis, proses pengolahan juga terkendala kandungan garam yang membuat sampah laut tidak bisa ditangani dengan metode umum seperti insinerasi.
“Kalau sudah di laut (sampah), ini urusannya jadi mahal dan tidak karu-karuan. Di insenerator nggak bisa, di ini nggak bisa, karena ada kandungan garamnya yang menyebabkan dioksidifuran, yang cukup potensial muncul saat dibakar,” ujarnya, Minggu (5/4/2026), seperti dilaporkan Antara.
Ia menjelaskan, mayoritas sampah laut berasal dari daratan yang tidak terkelola dengan baik. Secara nasional, baru sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah, sementara 60 persen masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya, sekitar 40 persen, masih tercecer di lingkungan dan berpotensi mengalir ke laut.
Seorang warga sedang memilah sampah di bibir pantai desa pesisir Sepulu, Bangkalan, Minggu (1/2/2026). Foto: Hamim Arifin suarasurabaya.netHanif menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penyelesaian persoalan sampah di darat terlebih dahulu. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk menuntaskan pengelolaan sampah darat pada 2029.
“Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian sampah nasional hari ini baru 25 persen yang diolah. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir ini. Nah, ini kita akan fokus dulu di darat untuk kemudian menangani sampah di laut,” katanya.
Meski menjadi tanggung jawab bersama, Hanif menekankan persoalan sampah laut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menangani masalah tersebut secara komprehensif.
“Sampah laut ini tidak bisa dibebankan kepada bapak gubernur maupun bupati/wali kota. Jadi, kami akan melakukan langkah-langkah penanganan yang paling krusial, contohnya di Bali,” ujarnya.
Ia mencontohkan penanganan di Bali, di mana sampah laut kerap terjebak dalam pusaran arus laut. Penanganan dilakukan secara intensif setiap periode September hingga Februari dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membentuk tim nasional penanganan sampah laut. Namun, luasnya wilayah laut Indonesia membuat upaya tersebut membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah.
“Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi, memang sangat luasnya laut kita, sehingga memang perlu dukungan serius dari para gubernur,” kata Hanif. (ant/ham)
