Pantau - Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyoroti tingginya idle capacity atau kapasitas menganggur pada sistem kelistrikan nasional yang dinilai berpotensi membebani keuangan PT PLN (Persero) akibat skema perjanjian take or pay.
BAKN mencatat idle capacity di wilayah Jawa Madura Bali maupun secara nasional berada pada tingkat yang sangat tinggi dan melampaui batas ideal cadangan operasional.
Batas ideal cadangan operasional untuk menjaga keandalan listrik berada di kisaran 20 hingga 25 persen.
"Kelebihan kapasitas ini berpotensi menjadi kerugian karena adanya skema perjanjian take or pay. Artinya, listrik tersebut dipakai atau tidak, PLN tetap harus membayar kepada pembangkit, baik itu milik PLN sendiri maupun Independent Power Producer (IPP)," ungkap Herman.
Dorongan Penyerapan dan Transisi EnergiUntuk mengatasi risiko tersebut, Herman mendorong pembangunan sektor hulu diimbangi dengan program elektrifikasi langsung ke masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antara pasokan dan permintaan listrik.
Selain itu, BAKN juga menyoroti pentingnya perencanaan ketersediaan energi primer secara matang.
BAKN menekankan perlunya percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan sebagai solusi jangka panjang.
Investasi awal energi baru terbarukan dinilai besar, namun lebih efisien dalam jangka panjang karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih rendah dibanding energi fosil.
Ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara dan gas juga dinilai tidak berkelanjutan karena sumbernya akan habis.
Koordinasi Lintas KementerianSebagai tindak lanjut, BAKN DPR RI akan memanggil sejumlah pemangku kepentingan tingkat atas untuk membenahi ekosistem kelistrikan nasional.
Pihak yang akan diundang meliputi Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.
"Kami belum selesai sampai di sini. Ke depan, kami akan mengundang pengambil kebijakan dari lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, BP Danantara, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan. Kita harus duduk bersama agar ke depan PLN lebih sehat, tarif listrik lebih murah untuk rakyat, dan mampu memberikan kontribusi fiskal ke negara," pungkasnya.
