Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Pemerintah pusat mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pelaksana BUMN, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Jakarta, komitmen konkret langsung diumumkan berupa pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) oleh pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan percepatan program ini merupakan bagian dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Kita datang hari ini dan langsung sudah ada yang menyiapkan lahan, sudah ada yang memberikan CSR untuk siap membangun,” ujar Maruarar, Minggu, 5 April 2026.
Dalam skema tersebut, lahan tetap menjadi milik negara, sementara pembangunan dilakukan oleh pihak swasta dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan publik.
Salah satu komitmen konkret datang dari swasta yang menyatakan kesiapan membangun 1.000 unit rusun tipe 36 dengan dua kamar tidur.
Pembangunan akan dimulai setelah kepastian lahan tersedia. Lokasi proyek akan ditentukan oleh Badan Pelaksana BUMN bersama PT KAI, yang saat ini tengah melakukan pemetaan sejumlah aset negara yang potensial dimanfaatkan.
Kemudian, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebutkan lahan yang dipersiapkan memiliki prospek jangka panjang sebagai hunian masa depan.
“Kalau secara komersial ini cukup baik, dan lokasinya jauh dari bantaran rel. Kami melihat potensi besar, apalagi kebutuhan hunian akan terus tumbuh dalam 10 sampai 15 tahun ke depan,” ucap Bobby.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BUMN Dony Oskaria menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mempercepat program pemerintah.
“Ini bagian dari upaya menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia. Sinergi antara kementerian dan BUMN harus terus diperkuat agar program ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Dony.
Selain pembangunan baru, pemerintah juga menyoroti pemanfaatan aset negara yang belum optimal. Maruarar menegaskan lahan milik negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun. Apalagi ini untuk kepentingan rakyat, untuk program 3 juta rumah,” tutur Maruarar.
Ke depan, pemerintah akan terus memperluas skema pembangunan hunian melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN, CSR, hingga kolaborasi dengan BUMN dan pemerintah daerah.
Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Melalui langkah ini, pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjawab kebutuhan perumahan yang terus meningkat di kawasan perkotaan.
Editor: Redaksi TVRINews
