REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi sebagai langkah strategis menekan defisit anggaran dan laju utang negara.
- Komisi XII DPR Dorong Percepatan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi BBM
- DPR Dorong Pemerintah Pertimbangkan Penyesuaian Harga BBM
- Warga Bangkok Turun ke Jalan, Tolak Kenaikan Harga BBM
“Kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung berhemat. Penggunaan BBM akan terus meningkat dan pada akhirnya membebani anggaran negara,” kata Kalla dalam konferensi pers di kediamannya, Ahad (5/4/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan subsidi pada praktiknya akan berdampak pada kenaikan harga energi. Namun, kebijakan tersebut dinilai lazim dilakukan di banyak negara sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Untuk mengurangi defisit dan utang, salah satu caranya adalah mengurangi subsidi. Artinya harga naik, dan itu dilakukan di banyak negara,” ujarnya.
Kalla mengakui, kebijakan tersebut berpotensi memicu penolakan publik dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini jika dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima karena manfaat jangka panjangnya lebih besar.
Ia juga menilai, kelompok masyarakat yang paling banyak mengonsumsi bahan bakar justru berasal dari kalangan mampu. “Yang paling banyak memakai BBM itu yang punya mobil. Kalau harga naik 20–30 persen, bagi mereka sebenarnya tidak terlalu berdampak,” katanya.
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang, ketimbang membatasi aktivitas melalui kebijakan seperti work from home (WFH). Menurut dia, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lebih efektif jika diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai.
“Kalau ingin membatasi penggunaan BBM, maka transportasi umum harus diperkuat. Misalnya, kantor-kantor mendorong pegawai menggunakan angkutan umum,” ujarnya.
Kalla juga mencontohkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang telah menaikkan harga bahan bakar tanpa menimbulkan gejolak berarti. Ia menilai, kondisi tersebut dapat diterima masyarakat karena dipahami sebagai dampak faktor eksternal.
Lebih lanjut, Kalla mengingatkan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas yang berpotensi memperbesar utang negara. Pemerintah, kata dia, menghadapi dilema antara menjaga belanja dan mengendalikan defisit.
“Defisit itu artinya utang. Kalau tidak dijaga dengan baik, utang akan terus membesar dan itu berbahaya,” katanya.
Ia menyinggung komitmen pemerintah untuk mempertahankan batas defisit di kisaran 3 persen. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian belanja negara, termasuk kemungkinan pengurangan pos tertentu.
Namun demikian, Kalla menegaskan agar penghematan tidak menyasar sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, serta transfer ke daerah. “Jangan sampai sektor-sektor yang menyentuh langsung masyarakat dan masa depan bangsa justru dikurangi,” ujarnya.
