Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Kamerun Paul Biya tercatat sebagai pemimpin tertua di dunia. Dia saat ini berusia 93 tahun.
Biya sendiri akan memiliki wakil presiden untuk pertama kalinya setelah empat dekade memimpin Kamerun, menyusul perubahan konstitusional kontroversial yang didukung oleh parlemen.
Jika sesuatu terjadi pada Biya, wakil presiden akan secara otomatis mengambil alih dan menyelesaikan masa jabatannya sebelum pemilihan baru diadakan. Padahal jabatan wakil presiden di negara tersebut telah dihapuskan pada 1972.
Upaya ini memunculkan spekulasi kesehatan Biya, meskipun dirinya selalu membantah rumor kematiannya tersebut dengan muncul di hadapan khalayak usai lama absen. Namun, sidang gabungan kedua majelis parlemen pada hari Sabtu mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah konstitusi.
Para pendukung mengatakan RUU tersebut akan meningkatkan efisiensi pemerintah karena akan meningkatkan tingkat representasi setiap kali seorang pejabat diminta untuk menggantikan presiden. RUU ini juga akan meringankan beban suksesi dari Senat sehingga Senat dapat fokus pada fungsi legislatifnya.
Partai Front Sosial Demokrat (SDF), yang memiliki enam perwakilan di parlemen, memboikot pemungutan suara. Partai ini mendorong revisi yang mendukung pemilihan wakil presiden bersama dengan presiden, bukan penunjukan.
Partai tersebut juga mengupayakan ketentuan konstitusional yang mencerminkan perbedaan bahasa antara wilayah berbahasa Inggris dan Prancis. SDF menginginkan dua posisi tertinggi di negara itu dibagi antara dua komunitas di Kamerun, seperti yang terjadi sebelum tahun 1972.
"Reformasi konstitusional ini seharusnya bisa menjadi momen keberanian politik, tetapi ini tidak lain hanyalah kesempatan bersejarah yang terlewatkan," kata Ketua SDF, Joshua Osih dikutip dari BBC, Minggu (5/5/2026).
Sementara itu, tokoh oposisi terkemuka lainnya, Maurice Kamto dari Gerakan Kebangkitan Kamerun, mengatakan bahwa amandemen tersebut sama dengan "kudeta konstitusional dan kelembagaan" oleh partai yang berkuasa.
Dalam sebuah pernyataan, ia berpendapat bahwa petahana sedang berupaya mewujudkan "monarki republik," dan mengumumkan niatnya untuk meluncurkan kampanye daring untuk mengecam langkah tersebut.
Dari tahun 1961 hingga 1972, Kamerun beroperasi di bawah sistem federal yang menghormati otonomi wilayah berbahasa Prancis dan berbahasa Inggris di negara tersebut. Selama periode ini, peran wakil presiden tetap ada.
Namun, setelah referendum tahun 1972 yang mengalihkan negara ke negara kesatuan, jabatan tersebut dihapuskan. Masa kekuasaan Biya yang panjang, yang dimulai pada November 1982, telah memicu perdebatan tentang penggantinya. Terlepas dari upaya untuk mengembalikan posisi wakil presiden, masa depan Kamerun setelah Biya tetap tidak pasti.
Presiden tersebut memenangkan masa jabatan kedelapan pada Oktober lalu dengan 53,7% suara dalam pemilihan yang menurut pihak oposisi telah dimanipulasi. Setelah perubahan konstitusi disahkan, diskusi nasional kini didominasi oleh spekulasi mengenai identitas wakil presiden yang baru.
(hsy/hsy) Add as a preferred
source on Google
