Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL, kembali terluka akibat ledakan di El Adeisse pada Jumat (3/4). Insiden ini menambah daftar risiko yang dihadapi pasukan perdamaian Indonesia di wilayah konflik.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan pemerintah harus merespons serius dengan menitikberatkan pada investigasi menyeluruh dan langkah mitigasi konkret.
“Pemerintah harus segera mendorong investigasi yang menyeluruh, transparan, dan independen. Perwakilan Tetap RI di PBB perlu melayangkan desakan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretariat Jenderal PBB untuk mengusut tuntas insiden ini,” kata TB Hasanuddin, Sabtu (4/4).
Ia menekankan fokus investigasi harus memastikan apakah ledakan tersebut merupakan dampak eskalasi konflik yang tidak disengaja atau pelanggaran hukum internasional.
“Fokus investigasi harus memastikan apakah ini murni dampak konflik atau ada unsur kesengajaan. Jika terbukti ada serangan terhadap personel penjaga perdamaian, maka itu adalah pelanggaran serius dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tegasnya.
Politikus PDIP ini juga meminta pemerintah bersikap tegas di forum internasional. Menurutnya, serangan terhadap atribut dan personel PBB tidak bisa ditoleransi dan harus diikuti akuntabilitas penuh dari pihak yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran aktif Kementerian Luar Negeri dalam mengawal proses investigasi.
“Kemlu harus melakukan monitoring ketat terhadap seluruh tahapan penyelidikan oleh UNIFIL, mulai dari pengumpulan bukti, analisis data, hingga verifikasi kronologi kejadian. Selain itu, Kemlu juga harus memastikan hak-hak prajurit yang terluka terpenuhi dan terus memberikan tekanan diplomatik agar proses ini berjalan tuntas,” jelasnya.
Selain investigasi, TB Hasanuddin menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pasukan TNI di Lebanon. Ia meminta Mabes TNI segera meninjau prosedur operasional dan perlindungan personel di lapangan.
“Evaluasi harus mencakup peninjauan posisi pos agar berada di zona yang lebih aman, peningkatan perlindungan fisik di pangkalan, serta pengetatan SOP saat terjadi eskalasi di sekitar area tugas,” ujarnya.
Eks Sesmil Presiden ke-5 RI Megawati ini mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL jika situasi memburuk.
“Kalau kehadiran kita di sana tidak lagi memberikan manfaat signifikan dan justru membahayakan prajurit TNI, sementara pihak-pihak di lapangan tidak kooperatif dan PBB terlihat lemah, maka opsi untuk menarik pasukan harus mulai dipikirkan secara serius,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan keselamatan prajurit.
“Keselamatan prajurit adalah prioritas utama. Komitmen internasional harus tetap dijalankan, tetapi dengan perhitungan matang dan perlindungan maksimal bagi setiap personel kita,” pungkasnya.
Sebelumnya 3 prajurit TNI kembali menjadi korban luka-luka akibat ledakan di El Adeisse, Lebanon Selatan. Dua dari tiga prajurit mengalami luka serius dan telah dievakuasi ke rumah sakit.
