JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menolak usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Said menegaskan, DPR tidak sepakat jika subsidi BBM dikurangi.
Menurut dia, langkah yang lebih tepat adalah memastikan subsidi energi, khususnya LPG 3 kilogram, benar-benar tepat sasaran.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Video Narasi Rismon Sianipar Disebut Olahan AI, Kuasa Hukum JK: Tetap Perlu Diuji
Dia menjelaskan, penyaluran subsidi LPG 3 kg perlu diperketat lagi dengan sistem verifikasi berulang, misalnya dengan penggunaan sidik jari atau retina mata bagi masyarakat yang berhak.
“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata dia.
Baca juga: JK Sebut WFH Tak Efektif Hemat Anggaran, Ini Alasannya
Said mengungkapkan, dari total pagu penerima subsidi LPG 3 kg sebanyak 8,6 juta, hanya sekitar 5,4 juta yang layak menerima jika penyaluran dilakukan secara tepat sasaran.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Said menilai kenaikan harga energi global memang berdampak pada beban keuangan negara.
Namun, menurut dia, hal itu tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengurangi subsidi bagi masyarakat kecil.
“Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tutur Said.
Baca juga: Alasan JK Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM di Tengah Konflik Timur Tengah
Politikus PDI-P itu berpandangan, jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan pada harga BBM non-subsidi yang dijual berdasarkan harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” pungkasnya.
Baca juga: JK Usul Pemerintah Kurangi Subsidi BBM demi Tekan Defisit dan Tak Timbulkan Utang
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mengurangi beban subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Pasalnya, subsidi energi yang makin membengkak akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuk utang.
