Undang-undang dinas militer baru ini mulai berlaku di Jerman pada awal 2026, dengan tujuan memperkuat kekuatan angkatan bersenjata Jerman atau Bundeswehr di tengah ancaman terhadap keamanan Eropa menyusul perang yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Undang-undang ini menuai kontroversi, bahkan memicu aksi protes di jalanan. Warga khawatir ini menjadi pintu bagi pemberlakuan kembali wajib militer bagi pria, yang sebelumnya dihentikan pada 2011.
Namun, ada satu ketentuan lain dalam undang-undang tersebut yang sejauh ini belum banyak mendapat perhatian.
Ketentuan itu mewajibkan pria berusia 18 hingga 45 tahun untuk "mendapatkan persetujuan dari Pusat Karier Bundeswehr terkait jika ingin meninggalkan Republik Federal Jerman selama lebih dari tiga bulan."
Media Jerman Frankfurter Rundschau, yang melaporkan ketentuan ini pada Jumat (03/04), menyebut aturan tersebut berlaku tanpa pengecualian, baik bagi pria Jerman yang "berencana menjalani satu semester studi di luar negeri, bekerja di negara lain, maupun melakukan backpacking keliling dunia."
Apa sikap Bundeswehr soal ini?Seorang juru bicara Bundeswehr mengonfirmasi laporan tersebut. Ia mengatakan kepada kantor berita Jerman, DPA, bahwa jika terjadi perang, militer perlu mengetahui berapa banyak pria yang tinggal dalam jangka panjang di luar negeri.
Meski undang-undang mewajibkan pria untuk mengajukan izin, juru bicara tersebut menjelaskan bahwa pusat karier militer juga diwajibkan menerbitkan izin tersebut, selama "tidak ada kewajiban dinas militer tertentu yang dijadwalkan pada periode tersebut."
"Karena dinas militer dalam hukum saat ini sepenuhnya bersifat sukarela, izin seperti ini pada umumnya harus diberikan," tambahnya.
Mengakui dampak "mendalam" dari revisi undang-undang wajib militer, Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan tengah menyusun aturan baru terkait pengecualian terhadap kewajiban izin keluar negeri.
Belum jelas konsekuensi apa yang akan dihadapi mereka yang meninggalkan Jerman lebih dari tiga bulan tanpa izin yang sesuai.
Saat ditanya, juru bicara kementerian menegaskan bahwa "aturan ini sebenarnya sudah ada sejak era Perang Dingin dan tidak memiliki relevansi praktis; khususnya, tidak ada sanksi bagi pelanggarannya."
Yang perlu diketahui tentang UU dinas militer baruUndang-undang baru yang mulai berlaku pada 1 Januari, yang dikenal sebagai Military Service Modernization Act, bertujuan meningkatkan jumlah tentara aktif dari sekitar 180.000 personel laki-laki dan perempuan saat ini, menjadi 260.000 pada tahun 2035.
Undang-undang ini menetapkan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut.
Koalisi pemerintahan Kanselir Friedrich Merz sempat terpecah soal penerapan wajib militer.
Setelah perdebatan sengit, mereka akhirnya mencapai kompromi dengan memutuskan bahwa dinas militer untuk sementara tetap bersifat sukarela.
Namun demikian, mulai tahun ini, semua pria yang memasuki usia 18 tahun akan diwajibkan mengisi formulir berisi pertanyaan tentang pendidikan, kondisi kesehatan, dan kesediaan untuk bertugas di angkatan bersenjata.
Untuk perempuan, pengisian formulir ini bersifat sukarela, karena konstitusi tidak mewajibkan mereka mengikuti dinas militer.
Mulai pertengahan 2027, semua pria berusia 18 tahun juga diwajibkan mengikuti tes kebugaran untuk menentukan siapa yang dapat direkrut jika terjadi konflik. Kebijakan ini dinilai sangat kontroversial dan dikritik sebagai langkah awal menuju penerapan wajib militer penuh.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Cinta Zanidya
Editor: Arti Ekawati
width="1" height="1" />
(ita/ita)
