KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah.
Meski demikian, pemerintah daerah (pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).
“Kami bersyukur karena inflasi terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, yaitu 3,48 persen, tetapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi belum merata di seluruh wilayah.
Baca juga: Mendagri Tito: Inflasi Bulanan di 3 Daerah Terdampak Bencana Tunjukkan Perbaikan
Selain itu, Tito menekankan pentingnya pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year-on-year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month-to-month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.
“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Tito juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.
“Kepala daerah [agar menggelar] rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur (Kaltim), Papua, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Tengah, Kalimantan Utara (Kaltara), Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, atau hambatan distribusi.
Baca juga: Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu
Oleh karena itu, pemda diminta responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.
Selain itu, Tito juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.
“Daging ayam ras sudah [terjadi] penurunan tapi masih cukup tinggi [di] 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah, tetapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan,” jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
