Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Bima, capaian tersebut perlu dijaga secara konsisten sehingga dapat berkontribusi terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, prestasi tersebut juga menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik dan harus terus bertahan untuk bisa menyumbang dari pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Bima dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 secara daring dari Jakarta, Senin (6/4/2026).
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Dalam konteks tersebut, Bima merinci bahwa Provinsi Kepri masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal kuat melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat ke daerah yang berada pada angka 45,44 persen.
Selain itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan kinerja yang baik, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53. Capaian tersebut menjadikan Kepri sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.
Meski demikian, Bima menilai bahwa optimalisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Ia mengungkapkan bahwa struktur anggaran dalam RKPD masih didominasi oleh belanja penunjang, seperti gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, menurutnya, alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu diperbesar.
"Namun memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur ya. PR-nya adalah bagaimana alokasi pendapatan juga diimbangi oleh belanjanya yang maksimal," jelasnya.
Selain itu, Bima juga mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta kepala daerah terlibat aktif dalam memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program tersebut dari hulu hingga hilir agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Lebih lanjut, ia juga menekankan agar pelaksanaan Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi wadah kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks. Pendekatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti komunitas, akademisi, dan pelaku usaha.
"Saya titip saja ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus tadi. Jadi kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, eksekutif, provinsi, kota, kabupaten, ini adalah kunci tadi untuk bisa melanjutkan target-target nasional kita," pungkasnya.
