Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional yang bisa mengganggu stabilitas nasional.
“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Pernyataan ini merespons komentar provokatif pengamat dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, yang mengajak menggulingkan Presiden dalam acara halalbihalal.
Fahri menekankan bahwa situasi global yang tidak menentu menuntut kesepahaman dan kesepakatan di dalam negeri. Semua langkah harus dilakukan melalui jalur konstitusional.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.
Sebagai aktivis 1998, Fahri menegaskan tanggung jawab dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan hanya pada Presiden, tetapi juga seluruh cabang kekuasaan negara.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan demokrasi yang dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak tindakan yang mengarah pada kekacauan.
“Saya kira kawan-kawan itu sepakat, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” tegasnya.
Fahri mengajak semua pihak introspeksi dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional. Mengenai kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo, Fahri menilai seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, yaitu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana,” kata dia.
Editor: Redaksi TVRINews
