Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aktivis sosial Yulian Paonganan yang dikenal dengan sapaan Ongen menyampaikan pandangannya terkait dinamika politik nasional, khususnya menanggapi pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada seruan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ongen, pernyataan semacam itu tidak lagi berada dalam koridor kritik yang sehat dalam sistem demokrasi, melainkan sudah memasuki wilayah yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Dalam keterangannya, Ongen menekankan bahwa demokrasi memang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat batas yang harus dijaga agar kritik tidak berubah menjadi ajakan yang berpotensi merusak tatanan konstitusional. Ia menyebut bahwa seruan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak bisa disamakan dengan kritik kebijakan atau evaluasi kinerja pemerintah.
Ongen menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, kritik berfungsi sebagai alat kontrol publik terhadap kekuasaan. Kritik yang konstruktif, menurutnya, justru diperlukan agar pemerintah dapat terus melakukan perbaikan. Akan tetapi, ketika kritik berubah menjadi ajakan untuk menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme hukum, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan keresahan sosial.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga legitimasi pemerintahan yang telah dipilih melalui proses demokratis. Menurutnya, pemerintah yang sah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, sehingga setiap upaya untuk menjatuhkannya di luar jalur konstitusional dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, Ongen menilai bahwa jalur konstitusi harus tetap menjadi satu-satunya cara dalam menyelesaikan perbedaan pandangan politik.
Lebih lanjut, Ongen mengingatkan bahwa pernyataan dari tokoh publik atau pengamat memiliki dampak yang luas di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga narasi yang tidak memicu polarisasi atau konflik horizontal. Menurutnya, pernyataan yang mengarah pada delegitimasi pemerintah berpotensi memperkeruh situasi politik nasional, terutama jika disampaikan di tengah kondisi global yang sedang tidak stabil.
Ongen juga mengaitkan situasi dalam negeri dengan kondisi internasional yang penuh ketidakpastian. Ia menyinggung berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik, ketegangan ekonomi, serta dampak fluktuasi pasar dunia yang turut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan konsolidasi dan persatuan nasional, bukan justru narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menurutnya, stabilitas politik merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlangsungan pembangunan nasional. Ketika stabilitas terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat elite politik, tetapi juga oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk tekanan ekonomi dan berkurangnya peluang kerja. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Ongen juga menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa terdapat mekanisme yang telah disediakan oleh sistem, seperti pemilihan umum, sebagai sarana untuk melakukan perubahan kepemimpinan. Ia menilai bahwa jalur tersebut merupakan cara yang sah dan beradab untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat.
Selain itu, ia menilai bahwa penggunaan narasi yang ekstrem dalam kritik politik justru dapat merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi, menurut Ongen, tidak hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa. Ia menekankan bahwa kebebasan harus diiringi dengan kesadaran akan dampak dari setiap pernyataan yang disampaikan.
Dalam pandangannya, perdebatan politik yang sehat seharusnya berfokus pada gagasan, program, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mendorong agar diskursus publik lebih diarahkan pada upaya membangun, bukan meruntuhkan. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ongen juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, pengamat, dan aktivis, untuk menjaga etika dalam berpendapat. Ia menilai bahwa peran mereka sangat penting dalam membentuk opini publik, sehingga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi harus disampaikan dalam kerangka yang tidak merusak persatuan nasional.
Di akhir pernyataannya, Ongen kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki fondasi hukum yang kuat dalam mengatur pergantian kekuasaan. Ia berharap seluruh pihak dapat menghormati proses tersebut dan tidak mendorong narasi yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Baginya, menjaga persatuan dan stabilitas merupakan tanggung jawab bersama demi keberlangsungan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
