VIVA –Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengisyaratkan negaranya akan menarik tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah perang berakhir. Langkah ini berpotensi membuat AS harus mengendalikan langsung jalur laut strategis tersebut.
Saat ditanya pada Senin apakah ia setuju jika Iran diizinkan memungut biaya dari kapal yang melintas, Trump justru membalikkan pertanyaan itu.
“Kenapa bukan kita yang menarik tarif? Saya lebih memilih itu daripada membiarkan mereka yang melakukannya. Kenapa tidak? Kita yang menang. Kita menang,” ujarnya seperti dikutip dari laman Al Jazeerah, Selasa 7 April 2026.
Trump kembali menegaskan bahwa Iran telah kalah secara militer, klaim yang sudah ia sampaikan sejak awal perang, meski Iran masih terus melancarkan serangan drone dan rudal di kawasan serta tetap memblokade Selat Hormuz.
“Satu-satunya yang mereka punya itu efek psikologis, seperti, ‘Oh, kita akan menaruh ranjau di laut.’ Ya sudah, kami punya konsep sendiri, yaitu menarik tarif,” kata Trump kepada wartawan.
Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk dengan Samudra Hindia sebagian besar berada di wilayah perairan Oman dan Iran. Sebelum perang, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG) melewati jalur ini.
Pernyataan terbaru Trump muncul bersamaan dengan ultimatum yang ia sebut sebagai yang terakhir kepada Teheran yaitu membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui syarat dari Washington, atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik.
Trump menegaskan bahwa kesepakatan apa pun dengan Iran harus mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Kita harus punya kesepakatan yang bisa saya terima, dan bagian dari itu adalah memastikan arus minyak berjalan lancar,” katanya.
Sejumlah laporan menyebut Iran kini sudah mulai menarik biaya dari sebagian kecil kapal yang diizinkan melintas di selat tersebut.
“Situasi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang,” tulis Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di platform X bulan lalu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menyerukan adanya pengaturan baru untuk mengelola jalur tersebut setelah perang, dengan tujuan menjamin keamanan pelayaran sekaligus melindungi kepentingan Iran.
