Bisnis.com, JAKARTA — Efek negatif ketidakpastian global mulai merambat ke ekspektasi rumah tangga hingga pelaku usaha. Otoritas pun harus putar otak menjaga ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal.
Sudah sebulan lebih perang Israel-AS vs Iran berlangsung. Perang tersebut merambat ke hampir semua wilayah Timur Tengah. Masalahnya, belum ada tanda-tanda deeskalasi.
Akibatnya, perekonomian dunia semakin dibayangi ketidakpastian. Harga minyak dunia terus merangkak naik, tekanan inflasi pun mengikuti di banyak negara.
Indonesia tidak menjadi pengecualian. Pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komoditas energi (6,08% year on year/YoY) dan pangan (4,24% YoY) sudah di angka yang cukup mengkhawatirkan alias di atas target angka inflasi umum pemerintah (2±1% YoY).
Akibatnya, ketika ekonomi rumah tangga mulai menunjukkan ketidakpastian, masyarakat mulai berhati-hati. Terlihat dari Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 yang menunjukkan proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.
Bahkan jika data historisnya ditarik ke belakang lagi maka tampak 17,7% pendapatan masyarakat untuk ditabung itu menjadi rekor tertinggi baru dalam enam tahun. Angka tersebut hanya kalah dari proporsi pendapatan untuk tabungan pada Desember 2020 (ketika sedang pandemi Covid-19) yang mencapai 20,8%.
Baca Juga
- Dompet Kering usai Lebaran, Tren 'Makan Tabungan' Bisa Tekan Laju Ekonomi
- BI Jatim Sebut Konflik Global Tak Berdampak Langsung pada Perekonomian Indonesia
Jika masyarakat mulai hati-hati sehingga semakin banyak menabung maka otomatis konsumsinya akan berkurang. Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi (pada kuartal IV/2025, 53,63% produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga).
Singkatnya, jika konsumsi rumah tangga menurun maka aktivitas ekonomi secara keseluruhan bisa terdampak secara negatif.
Pelemahan ekspektasi rumah tangga terhadap perekonomian juga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. Pada Februari 2026, IKK menurun ke level 125,2 setelah sempat membaik di tingkat 127,0 pada Januari 2026.
Masalahnya, tanda-tanda pelemahan ekonomi tak hanya terlihat dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, dunia usaha juga mulai tampak berhati-hati: Purchasing Managers’ Index sektor manufaktur (PMI Manufaktur) Indonesia yang menjadi cerminan aktivitas industri berada di level 50,1 pada Maret 2026, turun dari 53,8 pada bulan sebelumnya.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan eskalasi geopolitik memang membuat pelaku usaha mengambil sikap hati-hati.
Dia menjelaskan setidaknya ada tiga perkembangan yang buat kekhawatiran pengusaha. Pertama, potensi kenaikan inflasi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Kedua, efisien anggaran oleh pemerintah. Ajib mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan pilihan rasional pemerintah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS (padahal, asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS) hingga potensi pembengkakan belanja subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia (asumsi APBN harga rata-rata minyak mentah Indonesia di US$70 per barel, sementara harga minyak dunia Brent dan lainnya belakangan sudah menyentuh US$100 per barel).
Hanya saja, Apindo mewanti-wanti agar efisiensi tersebut tidak menyasar sektor-sektor yang memberikan daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi
"Harapan itulah efisiensi itu hanya atas pos-pos yang bersifat rutinitas saja. Jadi efisiensi yang betul-betul merasakan manfaatnya untuk spending better [belanja yang lebih berdampak]. Tapi jangan sampai atas pos-pos yang terhadap penopang, beli-beli masyarakat," ujar Ajib saat ditemui Bisnis, Senin (6/4/2026).
Ketiga, volatilitas sektor keuangan dan kondisi rantai pasok yang mengalami kerentanan di tengah ketidakpastian global.
Oleh sebab itu, Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya di sekitar 5% pada tahun ini alias lebih rendah dari target APBN 2026 di angka 5,4%.
Otoritas pun tidak menampik adanya kekhawatiran dunia usaha di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah tersebut. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dhaha Praviandi Kuantan mengakui bahwa ketidakpastian global membuat pelaku usaha menjadi wait and see alias menahan diri sebelum mengambil keputusan investasi atau ekspansi sampai situasi lebih jelas.
Padahal, sambungnya, tidak ada masalah dari sisi likuiditas. Bank Indonesia terus membanjiri perbankan lewat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM): mencapai Rp291,8 triliun hingga pekan kedua Maret 2026.
Apalagi, nilai undisbursed loan alias kredit yang belum dicairkan mencapai Rp2.536,40 triliun atau setara 22,86% dari total plafon kredit. Artinya, jika pengusaha ingin melakukan ekspansi bisnis maka tidak mencairkan kredit yang sudah tersedia.
Oleh sebab itu, menurut Dhaha, permasalahannya ada di sisi permintaan dunia usaha itu sendiri. Dia pun menekankan pentingnya memperbaiki ekspektasi dunia usaha.
Dhaha menilai sikap wait and see pengusaha sebenarnya kurang beralasan karena perekonomian Indonesia dirasa masih terjaga karena proyeksi pertumbuhan yang masih baik dan inflasi yang terjaga.
"Ppelaku-pelaku usaha itu karena mungkin sering mendapatkan persepsi yang negatif, mendapat berita di Instagram, di TikTok, yang mungkin itu tidak menggambarkan fundamental perekonomian sebagaimana mestinya gitu ya, sehingga masih ada perilaku wait and see," klaimnya di seminar Warta Ekonomi Group, Senin (6/4/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan otoritas fiskal juga turut mendorong agar dunia usaha terus tumbuh di tengah ketidakpastian global. Dia mencontohkan, insentif perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun dari Rp293 triliun pada 2021 menjadi estimasi Rp563,6 triliun pada 2026.
Secara sektoral, sambungnya, insentif pajak diarahkan ke sektor-sektor strategis dan punya efek pengganda yang besar seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa serta sektor-sektor pendukung lainnya.
Selain itu, Purbaya meyakini langkahnya memindahkan saldo anggaran lebih (SAL) yang terparkir di Bank Indonesia ke perbankan juga akan mendorong pertumbuhan kredit ke sektor riil.
Bendahara negara menjelaskan telah menambah penempatan saldo SAL sebesar Rp200 triliun ke perbankan pada media Maret lalu. Tambahan likuiditas tersebut menambah dana pemerintah ke perbankan sebesar Rp200 triliun yang sudah disetor tahun lalu.
Purbaya pun mengklaim kebijakan tersebut membuat likuiditas perekonomian sangat memadai seperti yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (base money atau M0) yang mencapai 19,2% YoY hingga pekan ketiga Maret 2026.
Dia pun optimis, pertumbuhan kredit perbankan dapat melesat hingga 20% apabila likuiditas tersebut tetap terjaga.
“Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi, ini 'minyak-minyak' yang dibutuhkan oleh ekonomi, sudah diinjeksi ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).
Sebagai catatan, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 8% hingga 12%. Artinya, optimisme Purbaya jauh di atas target bank sentral.
