Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan aktivitas bisnis dan penguatan dunia usaha dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang ditempuh dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi berbagai hambatan lintas sektor.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas P2SP mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam struktur satgas tersebut, Purbaya memimpin Kelompok Kerja (Pokja) II yang berfokus pada penyelesaian hambatan atau debottlenecking di dunia usaha.
“Saya lihat di lapangan apa, tarik ke sini, nanti kalau ada masalah di peraturan, kita betulin peraturannya. Jadi, kita serius dengan itu. Pak Presiden amat mendukung itu, apalagi one-stop service, dia suka sekali. Tapi, kedepan kita akan betulin itu terus,” kata Purbaya dalam acara Warta Ekonomi, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya menegaskan bahwa Satgas P2SP membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi pelaku usaha, termasuk terhadap kementerian atau lembaga pemerintah yang dinilai menghambat kegiatan bisnis.
“Jadi, ini anda boleh ngaduin siapa aja, pemerintah juga boleh. Menteri perdagangan, menteri itu adu aja. Menteri kementerian mana, boleh aja adu,” tuturnya.
Menurut Purbaya, penyelesaian bottleneck baik dari sisi regulasi maupun aktivitas bisnis menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menilai pentingnya perbaikan kebijakan (policy) agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih mudah dan meningkatkan keuntungan.
“Pintar dikit, untungnya banyak, pintar banyak, untungnya lebih banyak lagi, kira-kira gitu. Kita akan betulin dua-duanya, yang policy maupun yang kemudahan melakukan bisnis," terangnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan strategi pembangunan pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen, mulai dari kebijakan fiskal, penguatan sektor keuangan, hingga perbaikan iklim investasi.
Baca Juga: Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Bahas Impor Bahan Peledak hingga Proyek Batam
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Bahas Percepatan Izin Impor Bahan Baku Medis
"Ini semua menjadi fondasi dasar dari program pembangunan Pak Presiden Prabowo. Apapun kebijakannya, pasti tarik ke sana. Kita usahakan sebagai optimal mungkin biar itu jalan. Gimana caranya? Ada fiskal, penjagaan fiskal, ada sektor keuangan, maupun perbaikan iklim investasi," terangnya.
Purbaya mengatakan,hiingga 6 April 2026, Satgas P2SP telah menerima sebanyak 112 pengaduan. Dari jumlah tersebut, 52 aduan telah dibahas dan ditindaklanjuti dalam sidang mingguan.
