Pemerintah tengah mengkaji pembentukan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya sekaligus memperkuat daya saing dalam negeri.
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan rencana tersebut masih dalam tahap pendalaman, terutama terkait skala pasar dan kelayakan bisnis perusahaan. Ia menyampaikan kehadiran BUMN tekstil nantinya diharapkan mampu mengisi celah pasar yang tidak lagi dapat ditopang sektor swasta akibat melemahnya sejumlah pelaku industri tekstil domestik.
“BUMN itu masuk ke industri yang memang memberikan dampak ekonomi signifikan bagi negara, terutama sekali pembukaan lapangan pekerjaan. Karena kita tahu dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia,” kata Dony di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/4).
Dony menyampaikan pihaknya juga membuka opsi untuk mengakuisisi aset bekas PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang pailit. Tim Kurator Sritex memutuskan seluruh tanah, bangunan, mesin, dan peralatan milik Sritex disewakan dengan total nilai Rp 326,86 miliar per tahun.
“Tentu saya harus hitung mana yang lebih baik. Kan kita tidak mau sekedar masuk kemudian tidak kompetitif atau tidak memiliki kemampuan untuk bersaing,” ujarnya.
Dony menyampaikan pemerintah belum dapat memastikan realisasi pembentukan BUMN tekstil pada tahun ini dapat terwujud. Ini karena BP BUMN masih melakukan peninjauan secara bertahap dengan dengan mempertimbangkan skala prioritas di antara banyaknya perusahaan yang berada dalam lingkup pengelolaan.
“Belum pasti tahun ini, karena bayangkan ada 1.100 perusahaan yang harus saya urus satu-satu. Pemerintah selesaikan yang besar dulu, nanti baru yang semakin kecil prioritasnya,” ujar Dony.
Direktur Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) itu juga menilai urgensi pembentukan kembali BUMN tekstil mengacu pada kebutuhan untuk menjaga industri yang memiliki daya serap tenaga kerja besar.
Kehadiran BUMN tekstil juga diharapkan dapat membantu penataan kebijakan daya saing industri dalam negeri, khususnya guna menekan celah arus impor pakaian. “Kebocoran-kebocoran ini harus diproteksi, sehingga nanti perusahaan yang di dalam negerinya mampu untuk bersaing,” kata Dony.
Indonesia sebelumnya memiliki BUMN tekstil dan garmen bernama PT Industri Sandang Nusantara. Namun, perseroan itu telah dibubarkan pada 2023 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pertimbangannya, pemerintah menyatakan kinerja perusahaan, kondisi pasar, kemampuan beradaptasi terhadap disrupsi, serta kapasitas melanjutkan kegiatan usaha menunjukkan PT Industri Sandang Nusantara tidak lagi prospektif. Penetapan pembubaran itu merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disepakati sejak Februari 2022.
Pemerintah selanjutnya melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan perseroan terbatas. Pemerintah memberi batas waktu penyelesaian pembubaran, termasuk likuidasi, paling lama enam tahun sejak PP diundangkan. Seluruh sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan nantinya wajib disetorkan ke kas negara.
