JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah hingga saat ini belum menetapkan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi, meski harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Pengamat menilai, pemerintah masih berhati-hati menjaga kestabilan anggaran negara dan daya beli masyarakat.
Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi belum dilakukan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan, pemerintah masih menyusun formulasi terkait harga bahan bakar minyak nonsubsidi dengan para pemangku kepentingan.
Kompas menghubungi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, Selasa (7/4/2026), untuk menanyakan proses pembahasan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, mereka belum memberi tanggapan.
Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai, pemerintah cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan karena khawatir terhadap dampak inflasi, meskipun yang disesuaikan adalah BBM nonsubsidi. “Pemerintah khawatir dengan inflasi dan harga-harga, meskipun itu BBM nonsubsidi,” ujar Agus saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).
Menurut Agus, penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejatinya sempat direncanakan diumumkan pada 1 April 2026. Namun, ia menduga rencana tersebut urung dilakukan setelah informasi itu lebih dulu bocor ke publik sebelum pengumuman resmi disampaikan.
Sebelumnya beredar halaman presentasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Danantara Indonesia sebagai kop-nya terkait penyesuaian harga beberapa produk BBM nonsubsidi Pertamina per 1 April di media sosial. Dalam halaman itu tercantum skenario kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Sebetulnya 1 April sudah mau diumumkan, tapi keburu bocor di publik sebelum diumumkan. Akhirnya yang dinaikkan justru harga avtur,” kata Agus.
Agus menilai, kenaikan harga avtur yang telah ditetapkan pemerintah menjadi kompensasi dari masih ditahannya harga BBM nonsubsidi. Pemerintah kemarin mengumumkan telah menetapkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh pesawat bermesin baik jet maupun baling-baling, dari sebelumnya masing-masing 10 persen dan 25 persen.
Pemerintah juga mengizinkan maskapai penerbangan menaikan harga tiket dengan batasan kenaikan di kisaran 9 persen sampai 13 persen. Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan kenaikan harga avtur sudah mencapai 70-80 persen dalam sebulan terakhir.
Penyesuaian harga avtur, Agus menambahkan, diambil pemerintah karena mempertimbangkan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. “Perhitungan pemerintah, kalau avtur kan yang kena orang kaya,” ucapnya.
Bagaimana pun, ia menilai penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi juga layak diterapkan karena tidak akan terlalu bermasalah karena konsumennya dinilai berasal dari kelompok masyarakat yang relatif mampu. “Kalau BBM nonsubsidi naik, enggak masalah karena mereka mampu membeli, paling hanya ngomel,” ujarnya.
Namun demikian, Agus mengingatkan adanya potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi apabila selisih harga semakin lebar. Untuk itu, pengawasan distribusi BBM harus diperketat agar subsidi tetap tepat sasaran.
“Itu bisa terjadi, makanya harus diawasi dengan jelas. MyPertamina juga harus diperbaiki karena selama ini masih banyak persoalan,” tutur Agus.
Pengawasan distribusi juga penting dengan kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Beban fiskal pemerintah dan operator akan semakin berat jika harga energi global terus meningkat sementara harga energi domestik tetap ditahan.
Kebutuhan BBM dan LPG nasional diketahui mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara, asumsi harga minyak dalam APBN adalah 70 dolar AS per barel, jauh dari harga minyak mentah global yang sudah mencapai di atas 100 dolar AS per barel.
“Kalau sekarang harga crude dan LPG sudah 120 dollar AS per barel atau lebih, bisa dibayangkan berapa APBN akan tersedot kalau harga BBM subsidi ditahan,” ujar Agus.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pada akhirnya hanya memiliki dua opsi untuk BBM bersubsidi, yakni menaikkan harga atau mempertahankan harga dengan konsekuensi pengurangan volume.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, mengatakan, harga BBM nonsubsidi memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika harga minyak dunia. “Ke depan pun ada kemungkinan penyesuaian harga,” kata Niti.
Meski demikian, dari sisi konsumen, ia menilai bahwa masyarakat tentu berharap harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat tetap stabil. “Harapannya harga BBM akan tetap stabil, baik BBM subsidi maupun non subsidi,” ujar dia.
Niti sejauh ini mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas harga BBM sekaligus memastikan ketersediaan stok energi di dalam negeri. Menurut dia, kebijakan menahan kenaikan harga BBM menjadi kabar baik bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Ini menguntungkan konsumen, karena kondisi ekonomi masyarakat juga belum stabil. Kalau dinaikkan, tentu akan semakin memperberat masyarakat,” kata Niti.
Ia menambahkan, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga saat ini tidak hanya berasal dari energi, tetapi juga dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. “Apalagi saat ini harga bahan pokok seperti beras, sayuran, dan kebutuhan lain juga meningkat di pasaran,” ucapnya.
Untuk BBM bersubsidi, pemerintah telah menegaskan bahwa BBM tersebut tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut disebut sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan resmi hari ini mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga stabilitas harga energi di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kita masih punya pertahanan berlapis, jadi masyarakat enggak usah takut. Saya masih memastikan uangnya ada,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, keputusan untuk menahan harga BBM bersubsidi diambil agar tidak menambah beban masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga telah mengantisipasi pergerakan harga minyak dunia, sehingga APBN diyakini tetap mampu meredam gejolak harga energi.
Sementara itu, meski mendukung langkah pemerintah menahan harga BBM, YLKI mengingatkan bahwa keberlanjutan kebijakan subsidi juga harus menjadi perhatian serius.
Selain itu, YLKI mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada aspek harga, tetapi juga memastikan ketersediaan stok, mutu BBM, serta akses distribusi yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah juga harus memastikan stok memadai, kualitas sesuai standar, dan akses BBM yang adil, setara, serta mudah dijangkau masyarakat,” ujar Niti.
