jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mendesak Israel bertanggung jawab terhadap gugurnya tiga prajurit TNI yang melaksanakan misi perdamaian.
"PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat tiga prajurit Indonesia gugur," kata Sukamta, Selasa (7/4).
BACA JUGA: Serangan AS-Israel Menewaskan Kepala Intelijen IRGC
Legislator fraksi PKS itu menyebut pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan mendorong PBB berperan menyelidiki gugurnya tiga prajurit.
Sukamta mengatakan gugurnya tiga prajurit TNI yang sedang menjalankan mandat perdamaian PBB tidak dapat diperlakukan semata sebagai insiden keamanan di wilayah konflik.
BACA JUGA: Kupumadu Desak Gencatan Senjata di Iran, Israel, dan Lebanon
Menurutnya, peristiwa itu harus dibaca sebagai persoalan serius yang menyentuh kredibilitas perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian dunia.
"Termasuk, tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata dia.
BACA JUGA: Pembalasan Dilakukan, Iran Serang Fasilitas Petrokimia di Israel, UEA, Bahrain, Kuwait
Diketahui, tiga prajurit TNI gugur saat mengemban tugas perdamaian dunia di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Adapun ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.
Sukamta mengatakan Komisi I DPR akan mengawal langkah pemerintah untuk mendesak investigasi menyeluruh di bawah mekanisme PBB dari peristiwa gugurnya tiga prajurit TNI.
Dia mengatakan Komisi I ingin penyelidikan menghasilkan kejelasan faktual dan tidak berhenti pada pernyataan diplomatik saja.
Terlebih lagi, kata legislator Dapil Yogyakarta itu, serangan terhadap pasukan perdamaian kembali terjadi di Lebanon dan menyebabkan tiga prajurit TNI terluka.
"Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami juga meminta TNI dan pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka,” lanjut Sukamta.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan posisi Indonesia dalam peristiwa gugurnya tiga TNI memiliki bobot strategis.
Sebab, ujar Sukamta, Indonesia bukan hanya negara yang kehilangan personel, tetapi kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia.
"Artinya, insiden ini menyangkut dua lapis kepentingan sekaligus, yakni terkait perlindungan terhadap prajurit nasional dan konsistensi tata kelola keamanan internasional bagi seluruh misi penjaga perdamaian,” ujar dia.
Sukamta pun mengingatkan langkah Indonesia terhadap gugurnya tiga prajurit TNI tidak cukup sebatas kecaman, melainkan diplomasi nyata.
“Pemerintah perlu menggunakan seluruh kanal diplomasi yang tersedia, baik melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB, forum bilateral, maupun komunikasi intensif dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan, untuk memastikan investigasi berjalan independen, transparan, dan menghasilkan posisi resmi yang dapat diterima publik internasional,” ujar dia.
Sukamta menyebutkan evaluasi terhadap penugasan TNI dalam misi perdamaian tidak bisa dimaknai sekadar menarik pasukan.
Dia menuturkan evaluasi dilakukan guna memastikan bahwa setiap penugasan memiliki pembaruan mitigasi risiko yang sesuai dengan eskalasi lapangan.
“Penting juga adanya evaluasi internal terhadap sistem perlindungan personel Indonesia di wilayah konflik aktif. Bukan dalam arti mengurangi komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian dunia,” ungkapnya.
Sukamta mengatakan situasi Lebanon saat ini menunjukkan bahwa garis antara zona pengawasan dan ancaman makin tipis, sehingga adaptasi prosedur keamanan harus menjadi perhatian serius pemerintah bersama TNI.
“Artinya memastikan agar prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara maksimal,” ujarnya. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
