Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, memuji Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat kerja di DPR, Selasa (7/4). Ia menilai Pigai sebagai sosok yang tidak gentar menghadapi berbagai tudingan pelanggaran HAM yang kerap melibatkan pihak berkekuatan besar.
Menurut Sugiat, kementerian tersebut perlu mendapat dukungan penuh karena laporan pelanggaran HAM sering kali menyoroti institusi kuat, mulai dari aparat hingga korporasi.
“Dan yang terakhir, ini kementerian yang saya pikir harus didukung jiwa raga. Karena apa? Kalau kita dengar kembali, misalnya laporan dari Komnas HAM, laporan dari kawan-kawan civil society, tertuduh dari pelanggar HAM itu biasanya institusi atau kekuatan atau satu kelompok yang memiliki kekuatan yang sangat besar,” ujar Sugiat.
Ia kemudian menyebut sejumlah pihak yang kerap menjadi tertuduh dalam kasus pelanggaran HAM. Namun, ia optimistis Pigai mampu menghadapi tantangan tersebut.
Sugiat menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sipil agar laporan pelanggaran HAM dapat ditangani secara bersama-sama. Ia juga menilai Kementerian HAM bisa menjadi sektor utama dalam konsolidasi tersebut.
“Tapi kita perlu berkolaborasi supaya laporan-laporan dari peristiwa pelanggaran HAM yang tertuduhnya tadi adalah oknum aparatur penegak hukum dan korporasi itu bisa kita kalahkan secara bersama-sama. Tapi Kakak Menteri, saya teringat apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, bahwa sudah harus ada konsolidasi civil society untuk memastikan persatuan civil society memenangkan rakyat Indonesia,” katanya.
Ia menilai latar belakang Pigai sebagai aktivis menjadi modal untuk mengonsolidasikan kelompok masyarakat sipil.
“Saya pikir Kementerian HAM bisa menjadi leading sector seperti itu. Kan menterinya aktivis, saya juga mendengar bahwa stafsus dan tenaga ahlinya itu banyak pendekar-pendekar aktivis. Saya pikir ini dikonsolidasikan sehingga pada satu titik ketika negara ini dalam bahaya, dalam ancaman dari kekuatan-kekuatan yang tidak ingin civil society ini menjadi tegak kembali, saya pikir Kementerian HAM bisa mengonsolidasikan itu,” ucapnya.
Sugiat juga menyinggung masih adanya pelanggaran HAM oleh pihak berkekuatan besar yang dianggap tidak memiliki rasa takut.
“Supaya kenapa misalnya oknum penegak hukum seperti TNI dan Polri bisa sesuka hati melanggar HAM? Karena tidak ada yang ditakuti. Bagi mereka republik ini punya mereka sendiri, kan? Enggak ada itu. Melawan aktivis kecil itu bisa disiram pakai air keras, bisa diintimidasi, dan sebagainya,” kata dia.
Ia berharap kehadiran Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Pigai dapat membuat pelaku pelanggaran HAM berpikir ulang.
“Kehadiran Kementerian HAM memastikan bahwa siapa pun yang ingin melakukan pelanggaran HAM itu harus berpikir seribu kali karena ada Kakak Pigai di situ. Dan itu hanya bisa kalau konsolidasi civil society bisa terbentuk,” tutup Sugiat.
