Moskow: Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali menyatakan bahwa kendali atas lalu lintas kapal di Selat Hormuz seharusnya menjadi hak eksklusif negara-negara pesisir.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, berbatasan langsung dengan Iran dan Oman, serta berada di dekat Uni Emirat Arab.
"Langkah pertama adalah menetapkan prinsip internasional bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz berada di bawah kendali eksklusif negara-negara pesisir," ujar Jalali kepada RIA Novosti pada Senin.
Dilansir dari Antara, Selasa, 7 April 2026, ia menegaskan bahwa Iran, sebagaimana negara pesisir lainnya, harus memiliki hak untuk mengekspor minyak secara bebas melalui selat tersebut.
Menurutnya, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan ada pihak yang dapat mengekspor minyak melalui jalur tersebut. Jalali juga menyatakan bahwa kapal-kapal yang melintas harus menggunakan istilah "Teluk Persia" sebagai nama geografis resmi.
Terkait mekanisme kompensasi lintasan, ia mengusulkan jaminan pembelian produk-produk Iran serta skema pembayaran di luar sistem sanksi.
Saat ini, Parlemen Iran tengah menyusun kerangka hukum baru untuk mengatur lalu lintas pelayaran dan kedaulatan di Selat Hormuz.
Iran sebelumnya membatasi lalu lintas kapal di selat tersebut sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran yang dimulai pada 28 Februari 2026.
Pembatasan di jalur utama distribusi minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar global itu turut mendorong kenaikan harga energi dunia.
Baca juga: Trump Usulkan AS Pungut Biaya Transit Kapal di Selat Hormuz
Dubes Iran Sebut Selat Hormuz Harus Berada di Bawah Kendali Negara Pesisir
