Kita hidup di tengah paradoks: kekuasaan semakin sering dipertontonkan, tetapi semakin jarang dirasakan manfaatnya. Simbol kedekatan dengan rakyat diproduksi tanpa henti, sementara jarak yang nyata justru tetap terpelihara. Dalam situasi seperti ini, Minggu Palma menghadirkan sebuah pertanyaan yang tidak nyaman: apakah kekuasaan masih dimaknai sebagai pelayanan, atau sekadar posisi yang harus dipertahankan?
Perayaan Minggu Palma memperingati momen ketika Yesus memasuki Yerusalem dan disambut dengan daun palma—simbol kemenangan dan penghormatan. Namun, ironi justru terletak pada cara Ia datang: bukan dengan kuda perang, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan keledai.
Sebuah pilihan simbolik yang, jika dibaca secara jujur, terasa seperti kritik terbuka terhadap cara kita memaknai kekuasaan hari ini.
Keledai adalah antitesis dari kekuasaan yang gemerlap. Ia tidak mengintimidasi, tidak memamerkan kekuatan, dan tidak menciptakan jarak. Ia sederhana. Ia rendah hati.
Namun justru di situlah letak kekuatannya.
Masalahnya, dalam praktik kekuasaan modern—termasuk di Indonesia—nilai ini semakin kehilangan tempat. Kekuasaan hari ini lebih sering dipertontonkan daripada dijalankan. Ia hadir dalam bentuk fasilitas, protokoler, pengawalan, dan simbol-simbol yang menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya.
Seolah-olah semakin jauh dari rakyat, semakin tinggi wibawa seorang pemimpin.
Padahal, jika merujuk pada pesan Minggu Palma, logika itu terbalik.
Kewibawaan tidak lahir dari jarak, tetapi dari kedekatan. Bukan dari kemegahan, tetapi dari kerendahan hati.
Namun Minggu Palma tidak hanya berbicara tentang kekuasaan. Ia juga menyimpan pesan sosial yang lebih sunyi, tetapi tidak kalah penting.
Kehadiran keledai betina dan anaknya kerap dianggap detail kecil. Padahal, dalam banyak pembacaan simbolik, ini dapat dimaknai sebagai representasi kelompok yang selama ini terpinggirkan—perempuan—dan dampak sosial yang menjalar pada generasi berikutnya.
Sejarah panjang menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi pihak yang paling rentan dalam struktur sosial yang timpang. Dan ketika perempuan berada dalam posisi yang lemah, anak-anak tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan yang setara.
Hari ini, kita memang menyaksikan kemajuan. Perempuan hadir dalam politik, pendidikan, dan ruang publik. Namun, kemajuan itu sering kali berhenti di permukaan.
Di baliknya, masih ada cerita-cerita yang tidak nyaman: pekerja migran tanpa perlindungan, kekerasan domestik, eksploitasi ekonomi, hingga praktik-praktik yang menempatkan perempuan sebagai komoditas.
Kita menyebut ini kemajuan. Tetapi tanpa keadilan yang merata, ia lebih mirip ilusi yang dipoles rapi.
Pesan Minggu Palma menemukan radikalisasinya dalam Kamis Putih.
Dalam sebuah tindakan yang sulit diterima oleh logika kekuasaan, Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya. Tindakan ini bukan sekadar simbol kerendahan hati, tetapi sebuah redefinisi tentang apa itu kepemimpinan.
Pemimpin bukan pusat pelayanan. Pemimpin adalah pelayan itu sendiri.
Di sinilah ironi terbesar kita hari ini.
Kita hidup dalam sistem yang secara formal mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Namun dalam praktiknya, relasi itu sering terbalik: rakyat yang melayani kekuasaan.
Survei kepuasan publik sering dijadikan legitimasi. Angka-angka dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun kepuasan adalah ukuran yang rapuh. Ia bisa dibentuk oleh persepsi, dikonstruksi oleh narasi, bahkan dimanipulasi oleh ekspektasi yang rendah.
Yang lebih penting dari kepuasan adalah keadilan.
Dan di titik ini, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: apakah negara benar-benar hadir untuk melayani seluruh rakyat, atau hanya sebagian?
Apakah kebijakan dirancang untuk kepentingan bersama, atau untuk menjaga keseimbangan kekuasaan?
Apakah rakyat dipandang sebagai subjek yang harus dilayani, atau sekadar objek yang dapat dimobilisasi?
Kita memiliki satu kompas moral yang seharusnya cukup jelas: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Namun seperti banyak prinsip luhur lainnya, ia sering berhenti sebagai teks yang dihafal, bukan nilai yang dijalankan.
Ketimpangan masih terasa. Akses masih tidak merata. Dan dalam banyak kasus, yang kuat tetap memiliki lebih banyak ruang untuk menentukan arah dibandingkan yang lemah.
Minggu Palma, jika dibaca dengan jujur, bukanlah perayaan yang nyaman. Ia adalah cermin yang memaksa kita melihat diri sendiri—baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.
Ia mengajukan pertanyaan yang tidak mudah:
Apakah kita masih percaya bahwa kekuasaan harus rendah hati?
Apakah kita sungguh-sungguh ingin menghadirkan keadilan, atau hanya ingin terlihat adil?
Apakah kita memahami kepemimpinan sebagai pelayanan, atau sekadar posisi?
Jika jawaban kita jujur, mungkin kita akan sampai pada kesimpulan yang tidak terlalu menyenangkan:
Bahwa kita tidak kekurangan simbol.
Kita kekurangan keberanian untuk menjalankan maknanya.
Dan mungkin, di situlah masalah terbesar kita hari ini.
