Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Charles menilai ada masalah dalam pengadaan itu jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," kata Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Charles mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai pemborosan yang serius. Dia meminta BGN berhenti melakukan bagi-bagi proyek dari program MBG.
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.
Dia meminta BGN fokus untuk memperbaiki gizi anak. Dia menganggap pembelian motor listrik mengada-ada.
"Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," ujar dia.
Charles menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan tersebut. Dia mengatakan anggaran negara tak boleh digunakan tanpa akuntabilitas.
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucapnya.
(maa/haf)
