Pemerintah kembali fokus pada pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall, untuk melindungi pesisir serta sebagai respons terhadap perubahan iklim. Tanggul raksasa yang telah direncanakan sejak 1995 ini bakal dibangun sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Rencana tersebut pun ikut disuarakan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya saat penutupan International Conference on Infrastructure 2025. “Sekarang tidak ada lagi penundaan, kita akan segera mulai itu,” ujar Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut proyek ini sebagai salah satu cara melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim, berupa kenaikan permukaan air laut.
Namun, apakah proyek ini benar-benar ampuh menjadi pelindung garis pantai dan masyarakat pesisir?
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yogi Setya Permana mengatakan, efektivitas giant sea wall tergantung pada akuntabilitas sistem. Sejauh ini, desain yang digunakan pada tanggul-tanggul di tepi laut mengharuskan penutupan aliran muara sungai.
“Kemudian sungai dialirkan ke laut via stasiun pompa, ini yang kemudian menjadi pertanyaan seberapa jauh sistem pompa ini bisa berfungsi ketika masa-masa kritis,” kata Yogi, dalam diskusi ‘Mengelola Risiko Banjir: Politik Kebijakan, Tata Ruang, dan Adaptasi di Kota-kota Pesisir di Indonesia’, Rabu (8/4).
Dia kemudian mengambil contoh kemampuan stasiun pompa Sungai Banger di Semarang, Jawa Tengah. Pada 2021 lalu, saat hujan besar melanda kawasan Semarang hingga meningkatkan debit air sungai, hanya dua dari pompa yang bisa beroperasi. Sistem tersebut belum bisa optimal, karena tidak ada pihak yang mengawasi performa mesin.
“Pastikan ini jangan sampai menciptakan risiko baru, bagaimana memastikan mesin itu berfungsi,” ucap dia.
Tanggul Raksasa Punya Masa Pakai 50 TahunMenambahkan hal itu, Analis WRI Indonesia Afrizal Maarif mengatakan, infrastruktur tanggul raksasa memiliki masa pakai. Karena itu, Afrizal menilai tanggul raksasa saja tidak cukup untuk melindungi kawasan pesisir, sehingga perlu ada strategi-strategi lainnya.
“Saat kami wawancara dengan salah satu balai pekerjaan umum, infrastruktur ini punya usia, kurang lebih 50 tahunan,” ujar Afrizal.
Selain itu menurutnya, perlu ada solusi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk menangani banjir di perkotaan hingga area pesisir. Misalnya, mengurangi limpasan air menggunakan lubang biopori di area hulu, penguatan regulasi tata ruang agar area resapan air tetap terjaga, atau infrastruktur hijau lainnya.
