Hari pertama sekolah setelah libur Lebaran Maret lalu membawa pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lanskap pendidikan kita terkait pembatasan media sosial (medsos). Di bawah payung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak, para pelajar di bawah usia 16 tahun kini mendapati akses mereka ke platform medsos dan akal imitasi (AI) dibatasi secara ketat.
Langkah berani pemerintah ini menempatkan Indonesia pada konsensus global yang terus membesar. Mulai dari pemblokiran medsos bagi anak di bawah 16 tahun di Australia, hingga dorongan legislasi serupa di Eropa dan Amerika Serikat, para pembuat kebijakan di seluruh dunia kini semakin menyadari perlunya intervensi demi melindungi otak generasi yang sedang berkembang dari efek candu algoritma.
Tidak mengherankan jika kebijakan ini memicu reaksi beragam. Kendati ada yang menyambut dengan baik, banyak siswa merasa pembatasan medsos ini tidak adil. Bagi anak muda zaman now, peron seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan sekadar etalase hiburan; peron tersebut sudah menjadi semacam rujukan utama untuk melacak tren, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan yang paling krusial, referensi pendidikan. Ketika selama ini siswa ditugaskan membuat video percakapan bahasa Inggris untuk diunggah ke medsos atau membedah tutorial di YouTube, pembatasan medsos ini terasa seperti kehilangan separuh hidup mereka.
Pertanyaan filosofis mendasar yang harus kita ajukan kemudian bukan sekadar apakah larangan itu bisa dibenarkan, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Ada sebuah asumsi bahwa memblokir medsos akan secara otomatis mendorong anak-anak kembali kepada buku, majalah, dan surat kabar nasional.
Realita Lain Pedagogi Pasca Pembatasan Medsos
Selama bertahun-tahun mencermati perilaku siswa dan mendampingi remaja menyadarkan saya bahwa membaca—apalagi yang dilakukan secara mendalam dan kritis—bukanlah aktivitas "pelarian" otomatis siswa (default). Membaca adalah kebiasaan yang harus dibentuk. Kemerosotan literasi siswa memang diperparah oleh medsos; kebiasaan menggulir layar (scrolling) tanpa henti melatih otak untuk terus mencari hal baru secara instan, menghancurkan rentang fokus (attention span) yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk mencerna teks panjang dan kompleks.
Tanpa intervensi aktif, siswa hanya akan lari ke peron digital lain yang tidak diblokir, seperti gim luring (offline) atau aplikasi pesan singkat.
Jika regulasi pemerintah ini diibaratkan sebagai "rem" untuk menghentikan kemerosotan kognitif, kita sangat membutuhkan "gas" untuk memacu peningkatan intelektual mereka. Membangun ekosistem literasi yang baik menuntut lebih dari sekadar pembatasan medsos; ia membutuhkan keterlibatan holistik dari para pendidik, orang tua, dan juga mentor remaja atau pemuda di komunitas.
Pertama, kita perlu mengedepankan Free Voluntary Reading (FVR) atau kebebasan membaca secara sukarela. Riset linguistik dan psikologi pendidikan secara konsisten membuktikan bahwa siswa yang diberi kebebasan memilih bacaannya sendiri—entah itu novel action-thriller, komik, atau artikel opini tentang isu keadilan sosial—akan mengembangkan motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat. Mendiktekan teks-teks akademik yang berat pada tahap awal justru sering kali memadamkan rasa ingin tahu dalam diri siswa yang sedang kita coba nyalakan. Kemerdekaan dan otonomi dalam memilih apa yang ingin mereka baca merupakan hal mutlak.
Kedua, kekuatan keteladanan atau role-modelling. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita membaca jika mereka sendiri tidak pernah melihat orang dewasa di sekitarnya melakukan hal yang sama. Baik di lingkungan sekolah formal, rumah, maupun komunitas, ketika para orang tua dan guru terlihat menikmati selembar demi selembar bahan bacaan, itu mengirimkan pesan yang kuat kepada mereka tentang betapa berharganya sebuah tulisan dan betapa menyenangkannya aktivitas membaca.
Lebih jauh, kita perlu mengubah kegiatan membaca di dalam kelas. Pendekatan tradisional yang kerap menghujani siswa dengan pertanyaan-pertanyaan hafalan yang kaku kerap kali mengubah kegiatan membaca menjadi sebuah beban. Sebaliknya, kita harus mendorong kegiatan "membaca dialogis". Dengan mengajak siswa mendiskusikan tema-tema suatu tulisan secara kritis—mengaitkan narasi dengan nilai-nilai dunia nyata seperti stoikisme, keadilan, dan kebebasan berekspresi—kita memvalidasi perspektif mereka dan menajamkan nalar kritisnya.
Terakhir, melembagakan waktu membaca khusus tanpa distraksi, seperti metode Drop Everything And Read (D.E.A.R), merupakan sesuatu yang esensial. Menyisihkan 15 hingga 20 menit sehari di mana seluruh elemen sekolah—termasuk para guru—tenggelam dalam teks cetak akan sangat membantu membangun kembali rentang fokus yang pernah dirusak oleh candu medsos.
Pemberlakuan PP No. 17/2025 perlu dipandang sebagai langkah awal yang patut diapresiasi untuk menjaga kewarasan mental anak-anak Indonesia. Aturan ini seolah memaksa kita untuk menekan tombol jeda di era yang terlalu sibuk terkoneksi secara digital ini. Perlu kita sadari bersama bahwa pembatasan medsos ini ibarat separuh perjuangan menuju kemenangan dalam dunia pendidikan.
Untuk membesarkan generasi pemikir kritis yang siap terlibat penuh dengan dunia, kita harus secara aktif mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh medsos dengan narasi-narasi yang menggugah, diskusi terbuka, dan bimbingan terarah. Hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa anak-anak muda kita bukan hanya dilindungi dari negativitas dunia digital, tetapi juga diberdayakan untuk memahami dan ikut terlibat membentuk dunia nyata. ●
