JAKARTA, KOMPAS – Beberapa investor dari Dubai, Uni Emirat Arab, berminat memindahkan investasinya ke Bali imbas perang di Timur Tengah. Namun, iklim investasi dinilai tidak mendukung selama isu-isu seperti persoalan sampah hingga infrastruktur tidak dituntaskan.
Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, ketegangan di Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat-Israel dan Iran telah mendorong investor negara Teluk untuk berinvestasi di Indonesia.
“Kami dapat tamu sejumlah pihak yang selama ini berinvestasi di Dubai. Tetapi, kami belum siap dengan faktor pendukungnya, baik infrastruktur maupun lain-lain,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ketika ditanya lebih detail seusai raker, Koster mengatakan bahwa perbincangan dengan calon investor belum sampai pada nominal nilai investasi. Namun, minat untuk berinvestasi sudah ada.
Setidaknya, ada dua macam investasi yang akan dikembangkan di Bali, yaitu investasi langsung serta pengembangan family office atau kantor keluarga. Family office adalah organisasi atau firma yang digunakan individu atau keluarga ultra kaya untuk mengelola kekayaan mereka.
Kantor keluarga ini berbeda dari lembaga pengelola aset pada umumnya karena keberadaannya khusus untuk mengelola aset dan investasi sekelompok kecil individu atau keluarga ultra kaya. Ide ini sempat santer beredar pada masa-masa akhir pemerintahan Joko Widodo, tahun 2024.
Meski calon investor tidak menyinggung khusus mengenai kondisi Bali saat ini, Koster mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kebutuhan mereka. Sebelum investasi masuk, Bali perlu dibenahi agar menjadi destinasi yang nyaman, aman, dan kondusif untuk berinvestasi.
Saat ini, isu yang berisiko mencoreng Bali di mata investor berkaitan erat dengan sampah dan kemacetan. Masalah-masalah ini mendesak diselesaikan dengan cepat.
Sejauh ini, Koster melanjutkan, isu sampah sudah mulai diatasi dengan adanya operator serta dukungan teknologi asal China yang ditugaskan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peletakan batu pertama (groundbreaking) dijadwalkan pada akhir Juni 2026. Upaya ini merupakan salah satu cara mengelola sampah di hilir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali selama ini mengelola sampah berbasis sumber. Artinya, sampah dikelola dari rumah tangga, yakni dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mewajibkan pemilahan sampah dari rumah tangga atau sumbernya.
“Kemacetan juga makin tinggi di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, dan Gianyar sebagai daerah padat wisata,” tutur Koster.
Guna menjawab persoalan kepadatan, Koster mengatakan, sejumlah infrastruktur dan fasilitas transportasi publik perlu dibangun untuk mengurai kemacetan karena yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai. Dalam hal ini, daerah butuh bantuan dari pemerintah pusat.
Dengan berbagai masalah tersebut, Bali masih mencatat kenaikan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026 dibandingkan 2025. Dalam laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, setidaknya ada 492.289 wisman yang berkunjung langsung ke Bali pada Februari 2026, naik 9,23 persen dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.
Hingga 31 Maret 2026, Koster menyebut trennya masih positif di tengah ketegangan geopolitik. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah wisman yang tercatat.
Pemprov Bali mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur di darat dan laut. Namun, Koster menegaskan, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan karena keterbatasan ruang fiskal daerah untuk menanggung itu sendiri.
Dalam laporan Pemprov Bali, sedikitnya ada 13 pembangunan jalan dan jembatan yang diajukan untuk mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap mulai 2027.
Ada pula rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang sudah pernah direncanakan pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada kemajuan signifikan.
“Ini ditunggu masyarakat, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan berarti buat kami. Kami jadi malu dengan masyarakat, apalagi lahan sudah ditandai dengan penetapan lokasi (penlok), sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan itu,” tutur Koster.
Dalam raker yang dipimpin Lasarus sebagai Ketua Komisi V DPR, hadir pula sejumlah pejabat publik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Beberapa di antaranya adalah Menhub Dudy Purwagandhi, Wamenhub Suntana, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Wamen PU Diana Kusumastuti.
Diana mengatakan, proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan dibangun sepanjang 96,84 kilometer (km). Infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini diproyeksi dapat memangkas waktu tempuh dari sekitar 6 jam menjadi 3 jam.
Biaya investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 12,7 triliun, biaya konstruksi senilai Rp 8,52 triliun, dan dukungan konstruksi sebesar Rp 4,59 triliun.
Diana melanjutkan, pihaknya sedang menganalisis beberapa hal, mulai dari dampak lingkungan, dampak lalu lintas, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah. Proses pengadaan badan usaha diharapkan dimulai pada 2027.
“Rencananya jalan tol tersebut akan mulai beroperasi pada 2031,” katanya.
Sementara itu, Dudy mengemukakan, pemerintah bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah mengembangkan taksi air (water taxi). Terobosan ini menawarkan solusi alternatif yang mengintegrasikan transportasi laut, darat, dan udara guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali. Estimasi uji coba operasional ditargetkan pada 2026.
“Water taxi dapat menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali) dengan kawasan wisata di Canggu, menambah opsi yang efisien, ramah lingkungan, dan mendukung pariwisata di Bali,” ujar Dudy.
Dengan moda transportasi baru ini, waktu tempuh diperkirakan terpangkas dari sekitar 1,5-2 jam menggunakan kendaraan darat menjadi sekitar 30 menit. Estimasi anggaran untuk membangun proyek ini sekitar Rp 1,2 triliun dan membutuhkan pula fasilitas penahan gelombang guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) dan Canggu (Pantai Berawa).
Canggu menjadi patokan penting karena, sesuai survei Kemenhub, kawasan pesisir selatan Bali itu merupakan salah satu destinasi wisata dengan minat kunjungan tertinggi, baik wisman maupun domestik.
Ada pula bahasan pembangunan dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng guna mengoptimalkan fungsi pelabuhan dan menekan kepadatan angkutan logistik dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali.
Selain itu, ada pula pengembangan pelabuhan feri di wilayah utara dan timur Bali agar dapat memecah kemacetan, seperti di Pelabuhan Merak (Banten)-Bakauheni (Lampung).
Dalam laporan Pemprov Bali, jumlah wisman ke Bali mencapai 7,05 juta orang pada 2025 dari total 15,39 juta orang secara nasional pada 2025. Pulau Dewata itu mampu mencetak devisa pariwisata hingga Rp 176 triliun dari total devisa pariwisata Indonesia yang senilai Rp 319,9 triliun. Itu artinya, Bali menyumbang 55 persen dari devisa pariwisata nasional.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, skema khusus untuk menata pembangunan di Bali perlu segera dibuat untuk mengatasi karut-marut persoalan iklim investasi di sana. Menurutnya, Bali perlu perlakuan khusus sehingga diperlukan dukungan lintas kementerian/lembaga.
“Kalau dibangun standar-standar saja, kita enggak bisa mengembalikan hak masyarakat Bali. Kepadatan (wisatawan) menghasilkan uang, tetapi uang itu tidak kembali ke Bali, sementara kita terus mengeruk Bali,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memberi perhatian lebih untuk pembangunan di Bali, mengingat kontribusinya yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Biaya pembenahan dinilainya sepadan dengan potensi ekonomi yang dikembalikan.
