Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator, Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga rasio utang pada level 40 persen, sementara defisit APBN 3 persen.
Komitmen itu sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang diikuti sekitar 800 birokrat, jajaran direksi BUMN, dan petinggi TNI, Polri, Kejaksaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Bapak Presiden komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga, Rabu, 8 April 2026.
Undang-Undang yang disebut oleh Airlangga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak pada Maret 2026 tercatat tumbuh 14,3 persen.
Karenanya, Dia pun mengaku optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen.
"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ujar Airlangga.
Rapat Kerja Pemerintah itu diakuinya juga turut menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional, yang menunjukkan tren positif. Airlangga mengatakan, saat ini stok beras Bulog telah mencapai 4,6 juta ton.
"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," kata Airlangga.
Terlepas dari capaian-capaian tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan strategis, untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Salah satunya dengan implementasi program Biodiesel B50, yang diyakini dapat meningkatkan ketahanan anggaran negara.
"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," ujarnya.
Mohammad Yudha Prasetya
