PADANG, KOMPAS — Para petani gambir di Nagari Galugua, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, ramai-ramai jadi pendulang emas tradisional akibat anjloknya harga gambir yang merupakan salah satu komoditas ekspor. Adapun pemerintah mewacanakan hilirisasi dalam negeri untuk mengatasi persoalan fluktuasi harga gambir.
Fenomena petani gambir beralih jadi petambang emas itu terekam dalam video yang viral di media sosial Instagram. Salah satunya video yang diunggah akun payakumbuhkini @pykkini pada Jumat (3/4/2026).
Dalam video berdurasi 50 detik itu, tampak puluhan warga menambang kerikil dan pasir di tepian sungai dan mengangkutnya dengan ember. Material tersebut kemudian disaring sembari disiram air untuk memisahkan kandungan emasnya.
Kepala Kepolisian Sektor Kapur IX Ajun Komisaris Rika Susanto, Kamis (9/4/2026), mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Ia menyebut, puluhan warga itu menambang di Sungai atau Batang Kampar, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.
”Video itu betul. Petani beralih mendulang emas karena harga gambir anjlok,” ujar Rika ketika dihubungi dari Padang, Kamis siang.
Rika menjelaskan, lokasi Nagari Galugua sekitar 42 kilometer dari Polsek Kapur IX. Nagari itu tergolong daerah terisolasi. Sebagian besar akses ke Galugua berupa jalan tanah dan mesti menggunakan mobil doubel gardan (4 x 4). Pun di sana belum ada sinyal internet.
Menurut Rika, saat awal menjabat sebulan lalu, ia pernah berkunjung ke Nagari Galugua menghadiri undangan berbuka puasa bersama dari ninik mamak dan wali nagari. Seusai berbuka, tokoh adat tersebut dan wali nagari menjelaskan adanya fenomena petani gambir beralih menambang emas.
”Masyarakat kami di sini (menambang emas) seperti itu karena keadaan ekonomi sedang pedih,” kata Rika menirukan penjelasan ninik mamak dan wali nagari. ”Saat saya masuk ke sana (Nagari Galugua), harga gambir masih Rp 18.000 per kilogram,” ucap Rika melanjutkan.
Rika menambahkan, kini harga gambir memang mulai berangsur naik jadi Rp 25.000-Rp 30.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih belum menguntungkan petani gambir sehingga mereka masih bertahan mendulang emas. Adapun video yang diunggah @pykkini adalah situasi setelah Lebaran.
Apa yang dilakukan masyarakat, kata Rika, memang salah, tetapi petugas tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya cuma dapat mengedukasi dan mengimbau. Ia pun memastikan penambangan dilakukan secara tradisional, tanpa menggunakan alat berat dan bahan kimia berbahaya.
”Kami, dengan model itu, kondisi masyarakat dalam posisi sulit untuk meng-apakan-nya (menindaknya). Bahkan, anak-anak juga ikut mendulang. Kami mengarahkan agar mengurus izin pertambangan rakyat,” katanya.
Wirpentati (68), pemilik kebun gambir di Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, mengatakan, harga gambir dalam dua tahun terakhir memang tidak menguntungkan petani dan tukang kampo (pekerja pengolah gambir). Kondisi itu antara lain disebabkan oleh masalah tata kelola dan niaga gambir, termasuk regulasi yang membuat pengusaha lokal kalah saing dari pabrik gambir milik asing di Sumbar.
Menurut Wirpentati, ia memproduksi gambir murni kualitas dua dengan kadar katekin 46-48 persen atau gambir kalincuang. Harganya saat ia jual pada Jumat (3/4/2026) hanya Rp 38.000 per kilogram, jauh di bawah biaya modalnya yang mencapai Rp 60.000 per kilogram.
”Idealnya harga gambir kalincuang atau tipe II itu Rp 75.000-Rp 80.000 per kilogram, baru menguntungkan petani,” ucap Wir, sapaan Wirpentati, yang mengelola 10 hektar kebun gambir, ketika dihubungi dari Padang, Kamis.
Anjloknya harga gambir akhir-akhir ini salah satunya dipicu oleh perang AS-Israel versus Iran.
Terkait adanya fenomena petani atau tukang kampo gambir beralih jadi pendulang emas, Wir juga mendapatkan cerita serupa dari kenalannya di Nagari Galugua. Ada petani yang membagi waktunya tiga hari untuk mendulang emas dan tiga hari ke ladang gambir.
”Dia tidak bisa fokus ke ladang gambir karena tidak mencukupi kebutuhan hidup. Jadi, betul saja fenomena itu. Saya pun merugi. Saya mulai tanam durian dan alpukat di kebun gambir sebagai selingan sejak harga gambir ini tidak menentu,” tutur Wir.
Secara terpisah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, anjloknya harga gambir akhir-akhir ini salah satunya dipicu oleh perang AS-Israel versus Iran. Adapun tujuan pasar gambir dari Sumbar adalah India dan Pakistan.
Menurut Mahyeldi, pemerintah sebenarnya telah berupaya mencarikan solusi atas fluktuasi harga gambir. Dalam pembicaraan gubernur dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada akhir tahun 2025, solusi yang muncul adalah hilirisasi di dalam negeri.
”Perkembangan terbaru yang saya dapatkan adalah bahwa Pak Menteri (Pertanian) sudah menetapkan akan membangun pabrik pengolahan gambir yang dikelola PTPN IV, lokasinya di Lima Puluh Kota,” ujar Mahyeldi saat ditemui di sela-sela Musrenbang Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Adapun terkait fenomena petani gambir berbondong-bondong beralih mendulang emas, Mahyeldi menyebut, potensi emas memang banyak di Sumbar. Itu tampak dari penamaan daerah menggunakan unsur emas, seperti Sungai Beremas, Gunuang Omeh, dan Sungai Pagu Balantai Ameh.
”Kalau kegiatan masyarakat menggunakan alat-alat tradisional, saya kira itu suatu hal yang sangat memungkinkan (tidak melanggar hukum). Yang perlu kita kendalikan adalah ketika sudah menggunakan alat berat dan zat kimia tertentu yang akan berdampak serius,” tutur Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, soal tambang emas ilegal menggunakan alat berat, Pemprov Sumbar sudah bersinergi dengan jajaran kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota untuk pengawasan dan penindakan. Soal penindakan merupakan tugas kepolisian dan ia pun berharap kepolisian terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mengendalikan pelanggaran dan perusakan lingkungan.
Sebagai solusi jangka panjang pengendalian tambang emas ilegal, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar sebenarnya sejak tahun lalu mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dari 467 blok WPR yang diusulkan, 301 blok WPR disepakati oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Kompas.id, 19/1/2026).
”Sudah kami urus dan kami mintakan ke Menteri ESDM. Cuma sampai sekarang belum ada kejelasannya. Maka, kami berharap bagaimana semangat dari Kementerian ESDM. Semuanya sudah kami lengkapi dan kirim. Lebih kurang ada 15.000 hektar WPR yang kami usulkan,” ucapnya.
Mahyeldi menambahkan, jika memang kementerian serius dalam menanggulangi tambang ilegal, semestinya usulan soal WPR yang didapat dari pembicaraan dengan anggota Forkopimda Sumbar ini dapat segera disetujui, termasuk teknis pelaksanaannya.
