Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) per 8 April 2026 mencapai USD 77,8 per barel, sudah di atas asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD 70 per barel.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan bahwa meskipun ICP sudah di atas asumsi APBN, pemerintah menjamin defisit anggaran masih di bawah batas maksimal 3 persen.
"Sampai hari ini rata-rata ICP kita itu 77 dolar per barel. Memang sudah di atas APBN-nya, tetapi ini masih jauh dibandingkan dengan kesiapan yang sudah kita sediakan," ungkapnya saat ditemui di kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (9/4).
Febrio menyebutkan, pemerintah menyiapkan skenario terburuk, pun dengan proyeksi rata-rata ICP USD 100 per barel hingga akhir tahun, defisit APBN tidak akan jebol di atas 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara.
"Memang sudah di atas APBN-nya, tetapi ini masih jauh dibandingkan dengan kesiapan yang sudah kita sediakan. Untuk defisitnya kita bisa siapkan sampai 2,9 tetap di bawah 3 persen, jadi APBN kita masih aman," tegasnya.
Saat ditanya terkait dampak melemahnya nilai tukar Rupiah yang telah menembus Rp 17.000 per dolar AS terhadap kenaikan beban APBN, dia juga menilai kondisi ini sudah termasuk dalam kajian yang dibahas pemerintah. Dalam asumsi makro APBN 2026, nilai tukar ditargetkan Rp 16.500 per dolar AS.
"(Kurs sudah Rp 17.000) itu sudah masuk dalam perhitungan kita, kita gak masalah. Jadi kita pasti akan hitung dampaknya terhadap harga-harga yang kita asumsikan dalam belanja itu sudah masuk, jadi kita cukup aman," pungkas Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meski dibayangi ketidakpastian harga minyak global akibat perang AS-Israel terhadap Iran yang masih berlangsung hingga hari ini.
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap lonjakan harga minyak dunia. Mulai dari skenario harga USD 80 hingga USD 100 per barel, seluruhnya sudah dihitung dampaknya terhadap APBN, termasuk langkah mitigasinya.
“Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata USD 100, aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3 persen,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Senin (6/4).
Ia menekankan, dengan asumsi harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel sepanjang 2026, defisit anggaran masih bisa dijaga di level 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, ruang fiskal pemerintah dinilai masih memadai untuk menjaga stabilitas, termasuk menahan harga BBM subsidi.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan langkah cadangan apabila terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi dari asumsi. Salah satunya dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
