JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai maraknya temuan manipulasi tindak lanjut laporan Jakarta Kini (JAKI) yang dilakukan petugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan indikasi dari masalah birokrasi yang jauh lebih besar.
Ia mengatakan, praktik manipulasi di sistem pelaporan publik ini dapat diibaratkan fenomena gunung es yang menyembunyikan masalah lebih besar di dalamnya.
"Masalah banyak yang bikin laporan palsu itu kan sebenarnya bisa kita lihat sebagai fenomena gunung es. Karena kan di titik bawahnya berarti banyak persoalan di tingkat pimpinannya juga, regulasinya," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (9/4/2026).
Baca juga: Alasan Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Laporkan Saiful Mujani ke Polisi, Ada Kalimat Ajakan Menjatuhkan Presiden
Ia mengaku sangat menyayangkan adanya laporan yang seolah-olah telah diselesaikan dengan baik, namun pada kenyataannya hanya direkayasa.
Menurut Trubus, persoalan utama yang menyebabkan maraknya laporan palsu adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyebut, kondisi tersebut menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di lapangan, termasuk petugas.
"Jadi memang semua ini berkombinasi, lemahnya pengawasan dan secara tata kelola di internalnya juga tidak pernah transparan terhadap masyarakat," ucap Trubus.
Ia mengungkapkan, praktik rekayasa laporan warga ini sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan penyakit birokrasi yang sudah lama terjadi.
Namun, isu ini baru meledak dan menjadi perbincangan publik berkat pantauan warganet melalui media sosial yang sudah lebih mudah mengakses informasi.
Bahkan, Trubus mencurigai adanya sesama pekerja yang justru membuka kebobrokan sistem ini atas dasar ketidaksukaan satu sama lain.
Baca juga: PKL di Trotoar Jalan Raya Bogor Ditertibkan, Dinilai Picu Kemacetan
"Cuma kan waktu itu karena memang belum ada istilahnya netizen-netizen yang julid gitu ya. Terus ada orang dalam yang buka ini. Jadi ini kan sebenarnya mungkin keluar juga dari sesama mereka sendiri karena cakar-cakaran," kata dia.
Adanya konflik internal tersebut pun dinilai menunjukkan tidak solidnya kinerja petugas di dalam jajaran satuan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini, menurut dia, tidak terlepas dari kebiasaan birokrasi yang terbiasa menyelesaikan pekerjaan dengan cara-cara curang.
"Iya dari birokrasinya, asal-usulnya itu tadi. Karena kan ada persoalan perilaku korup. Fenomena gunung es kan sudah ada bobrok. Nah, sekarang kebongkar. Itu sebenarnya di dalamnya jauh lebih dari itu kan. Lebih mengerikan lah," ucapnya.
Trubus mengakui bahwa aplikasi JAKI sejatinya adalah terobosan positif untuk memudahkan warga menyampaikan aduan ke pemerintah.
