Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah menghadirkan inovasi pembiayaan perumahan guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut disampaikan Maruarar dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 di Manado, Kamis, 9 April 2026.
Maruarar secara langsung menyetujui peningkatan kuota rumah subsidi di Sulawesi Utara dari 3.000 unit pada 2025 menjadi 15.000 unit di 2026. Selain itu, alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat signifikan dari 748 unit menjadi 8.198 unit.
"Saya minta pemerintah daerah melakukan terobosan. Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD sangat terbatas, tapi kepercayaan dan kolaborasi dengan pihak lain tidak terbatas," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 9 April 2026.
Ia mencontohkan salah satu kebijakan yang mendorong peningkatan pembiayaan perumahan adalah pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen. Kebijakan ini menghasilkan tambahan likuiditas sekitar Rp80 triliun yang dapat disalurkan untuk kredit perumahan.
Dengan langkah tersebut, kuota rumah subsidi secara nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menggulirkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari, serta perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
"Rakyat miskin jangan dipajaki, kalau orang kaya baru harus bayar," tegasnya.
Kemudian, Maruarar juga menekankan pentingnya penerapan konsep Governmentpreneur, yakni penggabungan pola kerja birokrasi dengan pendekatan inovatif ala dunia usaha. Menurutnya, pendekatan ini dapat mendorong pemerintah daerah menciptakan solusi kreatif dalam penyediaan perumahan.
Sebagai contoh, ia menyebut program renovasi dan pembangunan rumah melalui dana CSR swasta pada 2025 mencapai 9.701 unit. Program tersebut dinilai sebagai terobosan karena tidak bergantung pada anggaran negara.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai inovasi pembiayaan baru atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan terhadap konsep Governmentpreneur juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD melalui kemitraan inovatif.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong transformasi pembangunan di daerah.
"Melalui forum ini kita akan menyatukan gerak langkah untuk memastikan setiap rencana mampu menjawab aspirasi masyarakat dan memperkuat fondasi transformasi Sulawesi Utara ke depan," kata Yulius Selvanus.
Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Editor: Redaksi TVRINews
