jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Misbakhun mengatakan bahwa narasi yang dibangun harus didasarkan pada data terkini mengenai kondisi fiskal dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
BACA JUGA: Safari Ramadan, Misbakhun Bawa Pesan Bahlil tentang Jurus Golkar Raih Kemenangan
Misbakhun yang juga ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu mengatakan tidak seharusnya kenaikan harga minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM.
Misbakhun menegaskan dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.
BACA JUGA: Menperin Siapkan Regulasi Baru: Motor BBM Fokus Ekspor, Molis untuk Pasar Domestik
“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada," kata Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Lebih lanjut Misbakhun merujuk pada kalkulasi Kementerian Keuangan yang dipaparkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
BACA JUGA: Kritisi Ide WFH demi Hemat BBM, JK: Jangan Biasakan Budaya Istirahat saat Krisis
Legislator Golkar dari Dapil II Jawa Timur itu mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.
Menurut Misbakhun, kepastian soal harga BBM bersubsidi itu tetap berlaku meskipun harga minyak dunia diasumsikan mencapai USD 100 per barel.
“Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi,” tuturnya.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang saat ini berada dalam kondisi sangat prima. Dia menyebut persediaan pangan saat ini sebagai yang tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 4,4 juta ton yang tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.
“Ini adalah bukti kesiapan pemerintah dalam melindungi rakyat," katanya.
Oleh karena itu, Misbakhun meminta supaya dalam penyampaian pendapat mengedepankan keakuratan dat dan analisisnya.
Menurut dia, sangat mengkhawatirkan apabila analisis tidak akurat hendak dipakai untuk menekan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Sebagai tokoh yang berpengalaman dua periode sebagai wakil presiden, sepantasnya Pak JK merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bergotong-royong menghadapi situasi geopolitik yang sulit diprediksi," ucap Misbakhun.
Lebih jauh Misbakhun menyoroti pernyataan JK yang memprediksi adanya gejolak atau kerusuhan akibat isu ekonomi.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, seharusnya para tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan.
Oleh karena itu, Misbakhun meminta para elite politik berada dalam satu barisan bersama pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional.
Menurut dia, hal itu penting agar kondisi politik tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa cemas akan isu kenaikan harga pokok. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
