Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menggagas pembentukan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai solusi untuk menyehatkan penggelaran jaringan fiber optik di Indonesia, yang saat ini dinilai memakan biaya tinggi.
OVC digagas sebagai entitas netral yang fungsinya mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara bersama dan membangun kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah untuk menyelaraskan pekerjaan.
"Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien tapi juga berorientasi pada kepentingan publik," kata Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy dalam acara diskusi yang berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis.
OVC mengusung prinsip pengelolaan infrastruktur digital dengan akses terbuka. Artinya, jaringan fisik yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu penyelenggara layanan telekomunikasi.
Dengan cara ini, harapannya biaya investasi jaringan fiber optik bisa ditekan. Efisiensi biaya yang diharapkan dapat dicapai industri dengan cara ini sekitar 40 persen sampai 60 persen.
Selain itu, kehadiran OVC diharapkan dapat mendorong percepatan perluasan jaringan.
Baca juga: APJATEL soroti tantangan dalam penggelaran jaringan fiber optik
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyambut baik gagasan yang diajukan oleh APJATEL.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah siap berkolaborasi untuk mewujudkan gagasan pembentukan OVC di Indonesia.
Guna mewujudkan gagasan itu, kolaborasi dapat dilakukan untuk merumuskan standar teknis pedoman infrastructure sharing, mendorong implementasi sistem akses terbuka, dan merumuskan kualifikasi kontraktor maupun instalator penggelaran fiber optik supaya jaringan fiber optik lebih tertib dan tidak mengganggu estetika kota.
"OVC harus memiliki prinsip open access, nondiskriminatif, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat," kata kata Mulyadi.
"OVC tidak boleh menjadi bentuk baru dari monopoli terselubung dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi di daerah yang dapat menghambat penggelaran infrastruktur fiber optik," ia menambahkan.
Yang terpenting, menurut Mulyadi, OVC harus dapat membuat penggelaran jaringan fiber optik semakin transparan bagi semua pelaku industri.
Baca juga: BAKTI siapkan penambahan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik
Baca juga: APJATEL akan menata kabel fiber optik di 40 kabupaten/kota selama 2026
OVC digagas sebagai entitas netral yang fungsinya mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara bersama dan membangun kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah untuk menyelaraskan pekerjaan.
"Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien tapi juga berorientasi pada kepentingan publik," kata Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy dalam acara diskusi yang berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis.
OVC mengusung prinsip pengelolaan infrastruktur digital dengan akses terbuka. Artinya, jaringan fisik yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu penyelenggara layanan telekomunikasi.
Dengan cara ini, harapannya biaya investasi jaringan fiber optik bisa ditekan. Efisiensi biaya yang diharapkan dapat dicapai industri dengan cara ini sekitar 40 persen sampai 60 persen.
Selain itu, kehadiran OVC diharapkan dapat mendorong percepatan perluasan jaringan.
Baca juga: APJATEL soroti tantangan dalam penggelaran jaringan fiber optik
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyambut baik gagasan yang diajukan oleh APJATEL.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah siap berkolaborasi untuk mewujudkan gagasan pembentukan OVC di Indonesia.
Guna mewujudkan gagasan itu, kolaborasi dapat dilakukan untuk merumuskan standar teknis pedoman infrastructure sharing, mendorong implementasi sistem akses terbuka, dan merumuskan kualifikasi kontraktor maupun instalator penggelaran fiber optik supaya jaringan fiber optik lebih tertib dan tidak mengganggu estetika kota.
"OVC harus memiliki prinsip open access, nondiskriminatif, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat," kata kata Mulyadi.
"OVC tidak boleh menjadi bentuk baru dari monopoli terselubung dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi di daerah yang dapat menghambat penggelaran infrastruktur fiber optik," ia menambahkan.
Yang terpenting, menurut Mulyadi, OVC harus dapat membuat penggelaran jaringan fiber optik semakin transparan bagi semua pelaku industri.
Baca juga: BAKTI siapkan penambahan jaringan telekomunikasi berbasis fiber optik
Baca juga: APJATEL akan menata kabel fiber optik di 40 kabupaten/kota selama 2026
