OPINI: Rasional Menyikapi WFH

Bisnis.com, JAKARTA - Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan.

Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.

Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan. Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.

Kebijakan pemerintah memberlakukan WFH sehari dalam sepekan hari kerja menuntut semua pihak agar bersikap rasional. Aparat pemerintah harus menjaga ritme pekerjaaan seperti layaknya bekerja secara luring. Sementara masyarakat harus menghadapi realitas pelayanan publik dengan memanfaatkan platform pelayanan daring yang telah disediakan pemerintah.

Seiring dalamnya pengetahuan dan keluasan pandangan masyarakat terhadap peran pemerintah, tuntutan warga terhadap kualitas pelayanan publik kini kian tinggi. Masyarakat menuntut pemerintah memberi layanan tak sekadar cepat dan efisien, tetapi juga transparan dan adil. Layanan berbasis digital, prosedur simpel, dan bebas pungli menjadi pilihan rasional pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat. 

Pola pelayanan publik hybrid sebagai implikasi satu hari WFH dan hari lainnya bekerja di kantor harus selaras dengan kewajiban memenuhi pelbagai tuntutan masyarakat. Pemerintah selayaknya meningkatkan pelayanan publik melalui pelbagai cara. Selain melalui digitalisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) WFH lebih ketat yang tetap sejalan dengan semangat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dikembangkan.

Di sisi SDM, pemerintah melakukan penguatan integritas aparatur tetap bangga melayani. Sementara mitigasi risiko kegagalan pelayanan dirumuskan melalui tata kelola pengaduan secara responsif. Pemerintah sigap dan bergerak cepat mengatasi aduan masyarakat secara transparan, efisien, dan tepat waktu. Agar tak memicu kekhawatiran, kebijakan WFA terintegrasi dalam sistem pelayanan. Asa terhadap implementasi WFH menjadi momentum birokrasi meningkatkan kinerja pelayanan. Pemerintah menyebarkan informasi sistem pelayanan berbasis platform digital lebih intensif seraya meningkatkan literasi digital khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, yakni warga yang tinggal di daerah dengan akses layanan terbatas.

Kebijakan WFH yang kini ditetapkan bukanlah merupakah langkah darurat seperti saat pandemi lampau. WFH masa kini merupakan upaya penghematan energi. Perang di Timur Tengah menghambat distribusi minyak global menuntut desain WFH lebih strategis untuk memaksimalisasi produktivitas. Agar sukses, WFH dirancang dengan mengombinasikan infrastruktur digital, tata kelola, dan regulasi.

Dengan kombinasi infrastruktur digital didukung manajemen operasional efektif serta pelaksanaan regulasi konsisten, WFH diyakini dapat berdampak positif. Tak sekadar produktif dan kinerja, WFH juga meningkatkan keseimbangan hidup, efisiensi baik untuk biaya dan waktu perjalanan ke tempat kerja, serta produktivitas. Aparat dapat fokus meningkatkan kinerja seraya meraih potensi kehidupan pribadi dan keluarga lebih harmonis dengan karier profesi lebih prospektif.

Selain itu, pola kerja WFH terus dievaluasi disertai penguatan regulasi untuk mereduksi kemungkinan pelanggaran displin kerja dan penurunan kinerja aparat. Kerja secara WFH menekankan pentingnya tata kelola lebih berkualitas melalui evaluasi dan monitoring proses kerja serta mekanisme perbaikan kinerja pelayanan yangmemuaskan masyarakat sebagai users.

Tatkala ditemukan penyimpangan kerja secara WFH, perbaikan segera dilakukan seraya memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa memicu kekhawatiran masyarakat. Program WFH yang sekadar untuk menghemat energi dan tak dikelola efektif berdampak pada penurunan kepercayaan warga terhadap pemerintah diiringi citra birokrasi kian memudar. Program WFH berpotensi dapat dibakukan secara permanen jika pemerintah menjamin pelayanan publik tetap aman dan nyaman bagi users.

Kritik dan saran dari sejumlah kalangan tentang WFH harus disikapi pemerintah secara rasional. Peningkatan tuntutan warga terhadap mutu pelayanan merupakan isu yang harus dijawab pemerintah. Manajemen WFH terus diperbaiki agar pelayanan dan tuntutan masyarakat dapat dipenuhi lebih efektif.

Pemerintah harus bela­jar dari praktik WFH di negara-negara anggota OECD. Dalam merumuskan WFH secara substansial dan menghindari formalitas kerja, OECD menunjukkan fakta bahwa WFH adalah permanent shifting yang membutuhkan manajemen strategis guna meningkatkan produktivitas. Karena itu, OECD merekomendasikan agar semua anggotanya berinvestasi membangun infrastruktur digital, perumusan regulasi yang tepat, dan penerapan manajemen berbasis trust alih-alih melakukan pengawasan terhadap aparat secara ketat.

Berdasarkan alasan dan sikap rasional tersebut, tata kelola WFH harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan produktifitas untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. WFH merupakan wujud kepercayaan pemerintah terhadap apparat dalam bekerja. Prinsip dasar WFH adalah memindahkan proses kerja dari kantor ke rumah berbasis kedisiplinan dan komunikasi intensif agar mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. WFH di hari Jumat bukan liburan akhir pekan, tetapi adaptasi cara kerja mandiri didukung infrastruktur digital memadai.

Selain itu, WFH berperan strategis dan adaptif tak sekadar untuk penghematan energi dan efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga cara baru dalam menjaga produktivitas dan solusi mengatasi mobilitas dalam situasi krisis.

Bagaimana menurut pendapat Anda?